DOKTRIN FAIR DEALING / LIMITATION HAK CIPTA DI INTERNET

Oleh: Rahmi Jened

GLOBALISASI perdagangan tidak hanya ditandai dengan perubahan arus barang di antara negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan. Kini globalisasi perdagangan ditandai juga dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan media internet sebagai sarana dalam proses transaksi perdaganagn internasional. Kehadiran media internet telah membawa implikasi yang berbeda. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran internet telah mendorong kepada tindakan efisien yang senyatanya, sementara dari segi hukum kehadiran internet ini telah membawa sejumlah permasalahan hukum.

Permasalahan-permasalahan hukum itu sangat beragam. Salah satu isu menarik adalah menyangkut hak cipata dalam internet1. Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus peniruan web bank BCA, di mana web itu benar-benar mempunyai kesamaan dengan apa yang terpampang dengan web milik BCA aslinya. Kasus ini telh menjadi perdebatan yang panjang baik di kalangan ahli hukum internet, maupun pengguna jasa internet secara keseluruhan. Faktoyang menjadi perdebatan selama ini bahwa secara de facto kasus ini memang ada, tetapi secara de jure kasus ini mengalami kesulitan dalam hal apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau bukan. Dalam perspektif sistem hukum hak cipta di Indonesia ada instrumen hukum yang mengecualikan bahwa suatu pelanggaran hak cipta di internet dapat dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta (konsep fair use). Kemudian apabila di internet ada pelanggran hak cipta, kompleksitas permasalahan apa yang dihadapi dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

PENGATURAN HAK CIPTA : TINJAUAN NORMATIF DAN HISTORIS

            Menelusuri hukum hak cipta dan perkembangannya di indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari pengaturan-pengaturan hak cipta sebelum keluarnya UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Awalnya pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam ketentuan undang-undang warisan kolonial Belanda, yaitu Auteurswet 1912. Kemudian undang-undang ini dicabut setelah diberlakukannya UU No.6 Tahun 1982 tentnag Hak Cipta. Pencabutan ini sekaligus menandai ditinggalkannya pengaturan hukum hak cipta yang diwariskan Belanda.

Dalam beberapa tahun kemudian UU No.6 Tahun 1982 mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU No.7 Tahun 1987 menyangkut beberapa substansi dari undang-undang tersebut. Substansi yang dimaksudkan diantaranya terdiri dari ruang lingkup hak cipta yang dilindungi, dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat. Ada beberapa masalah yang menyebabkan UU No.6 Tahun 1982 perlu diubah. Sophar Maru Hutagalung mengemukakan empat hal, yakni:2

  1. Meningkatnya jumlah pelanggaran hak cipta (seperti pembajakan) yang dirasa telah sampai pada tingkat yang membahayakan;
  2. Ancaman pidana terlalu ringan, yang dianggap kurang mampu menangkal pelanggaran hak cipta;
  3. Kurangnya koordinasi dan kesamaa pandangan, sikap, dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran hak cipta;
  4. Masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan-ketentuan undangh-undang hak cipta di kalangan masyarakat pada umumnya, dan bahkan di kalangan pencipta pada khususnya.

Pada perkembangannya UU No.7 Tahun 1987 mengalami perubahan pula dengan diberlakukannya UU No.12 Thaun 1997. Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) melaui UU No.7 Tahun 1994. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs). Batas akhir proses harmonisasi ketentuan TRIPs ini paling lambat tangga 1 Januari 1995.3

Di samping itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional lainnya di bidang hak cipta, semisal; Keppres No.18 Tahun 1997 tentnag Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Keppres No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.4

Secara hakiki, hak cipta termasuk hak milik immateriil karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni.5 Hak cipta itu sendiri muncul secara otomatis pada si pencipta. Pengaturan hak cipta di Indonesia juga mengenal beberapa pengecualian yang dianggap bukan pelanggaran hak cipta. Pengecualian-pengecualian iu antara lain:

  1. Pengumuman dan perbanyakan dari lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
  2. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan tu diumumkan;
  3. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar, setelah satu kali dua puluh empat jam, terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebitkan secara lengkap.

Dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1997 menambahkan beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yakni:

  1. Peggunaan ciptaa pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
  2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
  3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya; 3)perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakan iu bersifat komersial;
  4. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau proses apapun yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  5. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
  6. Perbuatan suatu salinan cadangan sebuah program komputer yang dilakukan semata-mata ntuk keperluan sendiri.

Secara normatif dapat disimpulkan bahwa hukum di bidang hak cipta ini telah banyak mengalami pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri tidak lain dimaksudkan sebagai upaya antisipatif hukum terhadap perkembangan masyarakat, terutama di bidang hak cipta.

FAIR USE DAN KOMPLEKSITAS PENANGANAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM INTERNET

Perkembangan teknologi informasi terasa kian pesat.6 Perubahan-perubahan yang terjadi tidak lagi dapat dihitung dengan hari, tetapi hampir setiap detik. Banyak keuntungan yang dapat diraih oleh manusia dengan adanya kemajuan teknologi ini. Orang tidak perlu lagi bersusah payah mencari beragam informasi yang diperlukan dengan cara mendatanagi kantor perpustakaan, tetapi mereka cukup dengan mengakses media internet untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Fenomena ini mempunya dua akibat yang berbeda terhadap perilaku manusia. Pertama, ada sebagian manusia yang memanfaatkan internet dengan maksud-maksud baik. Artinya, tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, ada sebagian lagi yang memanfaatkan internet dengan menggunakan segala cara, tanpa memerhatikan etika/moral dan hukum yang ada.7

Untuk akibat pertama tentunya tidak menjadi persoalan, tetapi akibat kedua dapat menimbulkan keresahan pada cyber community itu sendiri. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, maka etika dan hukum sangat diperlukan dalam upaya menjaga tingkat harmonisasi, perlindungan, dan ketertiban para pengguna internet.

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merupakan satu persoalan menarik dari beragamnya aktivitas di internet. Beberapa hal yang perlu dilindungi berkaitan dengan hak cipta di internet meliputi semua bentuk informasi yang tersedia secara online. Jenis-jenis yang harus dilindungi itu, antara lain:8

  1. Literary Work, yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan pada teks-teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. Literary work di sini, melingkupi: puisi, buku, artikel, dan hal-hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kata dan simbol-simbol lain.
  2. Database, yaitu kumpulan data, secara normal memperoleh hak cipta sebagai kumpulan.
  3. Characters, yaitu karakter-karakter fiksi dalam bentuk visual, seperti tokoh Mickey Mouse dan Superman, dan dalam bentuk literatur, seperti tokoh Sherlock Holmes, Hardy Boys, atau James Bond.
  4. Musical Works, yaitu karya musik yang memperoleh hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menyangkut kedua hal; kata-kata dan musiknya.
  5. Sound Recording, adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik-musik seri, perbincangan, dan suara lainnya.
  6. Photographs and Still Images, yakni gambar-gambar dan karya grafik yang memperoleh hak cipta, meliputi: komik, strips, periklanan, gambar teknik, dan diagram.
  7. Motion Pictures and Other Audiovisual Works, yakni gambar-gambar hidup, video, dan karya-karya audiovisual yang memperoleh hak cipta.
  8. Software, adalah perangkat lunak yang memperoleh hak cipta. Bagaimanapun ketika suatu software diciptakan, seluruh software di dunia maya dikualifikasikan sebagai karya yang memperoleh hak cipta.
  9. Compilation and Derivative Works. Compilation adalah sebuah karya yang dibentuk melalui pengumpulan, pemasangan, pengadaan materi atau data yang kemudian diseleksi, dikoordinasikan/diatur, yang kemudian menghasilkan karya sebagai keseluruhan karya orisinil dari pengarang. Sebagai contoh, majalah dan katalog. Derivative Works adalah sebuah karya yang didasarkan pada satu atau lebih karya, seperti terjemahan, fiksi, versi gambar-gambar hidup, dll.
  10. Multimedia Works, yakni karya umum yang menggabungkan satu atau dua dari kategori yang ada ke dalam medium tunggal.

Apabila mengikuti perkembangan yang ada, terlihat bahwa pelanggaran-pelanggaran hak cipta di internet sudah bermunculan. Tindakan ini terjadi berdasarkan pendapat ekstrim bahwa di dunia cyberspace tidak dikenal hukum. Peetanyaannya sekarang, apakah dengan adanya anggapan tersebut, berarti bahwa pelanggaran hak cipta harus dibiarkan begitu saja? Padahal jelas tindakan itu sangat merugikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat cyber itu sendiri.

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebenarnya ada beberapa pengecualian bahwa pengambilan karya cipta milik oranglain tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran, yaitu apabila hal itu ditujukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, dsb (lihat Pasal 14 UU Hak Cipta). Format ini dapat juga disebut sebagai doktrin fair use. Thomas G. Field, Jr menyatakan “Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits or copyrights. It permits some use of other’s works even without approval.”9

Di Amerika Serikat, doktrin fair use juga dikenal. Doktrin ini dikembangkan oleh lembaga peradilan dan sekarang ditetapkan dalam statuta yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Doktrin fair use di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai berikut:10

For purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

  • the purpose and character of the use, including whether such use is a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
  • the nature of the copyrighted work;
  • the amount and substantial of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
  • the effect of the use upon the potential market value or value of the copyrighted work.

Di sini dikemukakan bahwa fair use di Amerika Serikat dapat dimaksudkan untuk kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, dan penelitian. Dalam penentuannya akan mempertimbangkan maksud dan karakter pengguna, meliputi apakah digunakan untuk kepentingan komersial atau untuk kepentingan pendidikan yang bersifat nonprofit. Sifat dari karya itu sendiri; porsi substansi yang digunakan dalam hubungan dengan karya cipta secara keseluruhan, dampak dari pengguna di atas nilai pasar secara potensial atau nilai karya cipta.

Konsep fair use dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik oranglain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan sesuai etika, harus mencantumkan sumber karya tersebut, hal ini dianggap bukan pelanggaran terhadap hak pencipta.

Oleh karena itu, dalam konsep hak cipta internet, seandainya users ingin terhindar dari sanksi moral atau hukum, tapi ia membutuhkan suatu informasi/data dari internet guna kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, maka penerapan doktrin fair use dapat menghindarkan users dari tuntutan moral maupun hukum.

Hal ini akan terasa lain apabila dikaitkan dengan users yang tidak memperhatikan doktrin fair use. Artinya users tersebut memanfaatkan karya cipta yang ada di internet dengan maksud komersial dan tidak menegakkan etikanya, jelas ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta.11

Karya cita dalam media website memungkinkan seluruh karya seseorang dipublikasikan dengan salinan yang dapat didistribusikan kepada penggunanya. Masalahnya, salinan ini tidak sesederhana salinan kertas. Salinan elektronik ini dapat dengan mudah didistribusikan oleh pengakses. Bila materi yang disalin ada pada domain umum, dipastikan tidak akan ada persoalan. Namun, masalah akan muncul jika pengakses adalah perusahaan media cetak yang akan mendistribusikan salinan itu ke pembacanya dengan merubah status penulisnya.12

Masalah perlindungan hak cipta di internet perlu memperoleh perhatian, mengingat segala sesuatu dikomunikasikan dalam sebuah Bulletin Board System (BBS) yang tunduk pada aturan perliindungan hak cipta. Sifat dari medium tersebut merupakan suatu ekspresi dari ide seseorang yang kemudian difiksasi dalam sebuah medium yang berwujud (tangible medium) dan karenanya berhak untk memperoleh perlindungan.13

Pada kenyataannya, masalah pelanggaran hak cipta di internet sangat sulit dijangkau oleh ketentuan hukum tradisional (existing law) yang bersifat normatif. Dalam UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa ada 14 hal yang dilindungi dan merupakan ciptaan seseorang/kelompok yang antara lain meliputi: buku, karya tulis, ceramah, pidato, alat peraga ilmu pengetahuan, musik, seni rupa, terjemahan, dll. Apabila diketahui melakukan pelanggaran atas 14 hal ini, maka akan dikenai sanksi sebagaimana tertera dalam Pasal 44, 45, 46, dan 47 UU No.12 tTahun 1997 tentang Hak Cipta. Namun, walaupun secara normatif sudah ada pengaturan seperti ini, implementasinya sangat sulit.

Kesulitan ini semata-mata karena beberapa faktor, antara lain: faktor pembuktian dan yuridiksi, serta kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum. Seperti diketahui dalam sistem hukum tradisional, pembuktian senantiasa didasarkan pada bentuk yang konkret dan diakui secara yuridis formal sebagai alat bukti. Namun, dalam dunia cyber pembuktian semacam ini sangat sulit untuk dapat dipenuhi, sebab sistem hukum positif di Indonesia belum mengakui eksistensi dari data elektronik. Dalam masalah yuridiksi, kesulitan yang ditemukan menyangkut lintas batas negara. Sementara sistem hukum dari masing-masing negara umumnya dibatasi oleh batas-batas negara.14

Faktor terakhir yang menjadi penyebab kompleksitas permasalahan penanganan pelanggaran hak cipta di internet adalah bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih sangat sedikit yang mengetahui teknologi internet. Sehingga saat muncul suatu kasus, aparat penegak hukum kesulitan memahami masalah apa yang terjadi akibat teknologi internet, dan apa kaitannya dengan Hak Cipta. Di lain pihak, legislator dan hakim pun akan mengalami kesulitan dalam mengatur pengguna dan penyalahgunaan materi yang diakses di internet.

Sebaliknya, di Amerika Serikat dan Inggris, pihak pengadilan mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan hukum berkaitan dengan pelanggaran di internet. Sebagai contoh, pihak pengadilan telah memutuskan bahwa nama domain berfungsi sebagai trademark (merek dagang), sehingga perusahaan atau seseorang yang menggunakan sebuah nama domain padahal ia tidak berhak menggunakannya, akan dinyatakan bersalah karena melanggar merek dagang.15

Sementara itu, Cristopher Millard mengemukakan tiga permasalahan utama dalam hal yang berkaitan dengan sulitnya menentukan pelanggaran hak cipta di internet; Pertama, siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta? Lalu, hukum dan yuridiksi mana yang diterapkan? Ketiga, apakah pelanggaran itu relevan dengan hukum yang ada?16 Pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan bahwa permasalahan pelanggaran hak cipta di internet sangatlah complecated dan perlu suatu pendekatan yang komprehensif dalam pemecahannya.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi internet telah mengakibatkan permasalahan-permasalahan hukum baru. Dalam pasal 14 UU Hak Cipta Indonesia tersirat berbagai macam kriteria yang dapat dikatakan bukan pelanggaran terhadap hak cipta. Kriteria itu meliputi: penggunaan dan pemanfaatan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitia, karya ilmiah, dsb., dan juga tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Model ini dikenal dengan istilah konsep fair use.

Fenomena pelanggaran terhadap hak cipta di internet dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia, semakin hari terasa semakin meningkat dan kompleks. Kompleksitas itu terasa ketika berkenaan dengan penanganan pelanggaran hak cipta di internet. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu, yakni faktor pembuktian, yuridiksi, kemampuan, dan kualitas aparat penegak hukum.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAK DESAIN INDUSTRI  ALTERNATIF PERLINDUNGAN  BAGI PRODUK INDUSTRI DAN KERAJINAN

Oleh: Rahmi Jened*

  1. Pendahuluan

Dalam ekonomi dan perdagangan  global saat ini, terjadi peningkatan kebutuhan untuk memberikan  perlindungan secara efektif Desain Industri. Perlindungan dimaksudkan  untuk mencegah peniruan dan melindungi Pendesain atas pengorbanannya dari sisi energi, waktu dan  nilai investasi dalam membuat suatu desain. Desain dalam banyak hal merupakan instrumen perubahan. Produk dengan desain yang lebih baik juga merupakan peningkatan standar kehidupan. Desain juga memberikan kontribusi peningkatan daya saing  produk industri dan  kerajinan suatu perusahaan.

Perlindungan Desain pertama kali diberikan di Inggris melalui  Calico Printer’s Act 1787 yang memberikan  perlindungan dan pemberian monopoli  dalam jangka waktu dua bulan bagi seseorang yang membuat kreasi desain dan lukisan yang baru dan asli dari linen katun, atau calico. Kemudian disusul dengan diterbitkannya Design Registration Act 1839 yang memperluas perlindungan desain diluar pabrik woven untuk memasukan semua produk manufaktur. Perlindungan diperluas,  yang semula untuk pola dan cetakan (pattern) pada bentuk  (shape) dan konfigurasi  (configuration) dari berbagai produk manufaktur.  Perlindungan Desain Industri menjadi penting manakala dimungkinkan produksi massal atas produk-produk yang semula diproduksi secara terbatas dan individual.

 

 

  1. Elemen Desain Industri

            Desain Industri dapat memperoleh perlindungan jika memenuhi  elemen sebagai berikut:

  1. Ada kreasi berupa bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi;
  2. Tampilan desain harus  baru (new))  dan memberikan kesan estetis;
  3. Diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal (mass product) .

Desain dapat berupa obyek 3  dimensi  seperti kursi ,  atau 2 dimensi seperti pola tekstil, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan (Desain tekstil dapat dilindungi baik melalui perangkat hukum Hak Cipta maupun Desain Industri). Saat ini  Desain Industri dapat dijumpai mulai dari produk household seperti, perabotan dapur (kitchen ware), perlengkapan kamar mandi (bathroom accessories), mebel (furniture), sampai pada mainan (toys), suku cadang (sparepart),   perlengkapan komputer (computer keyboards), telepon (telephones), lampu-lampu (light fitting) dan lain-lain .  Desain tersebut dinilai dari  pola (pattern), bentuk (shape), konfigurasi (configuration) atau komposisi (composition)nya.

Elemen kedua bahwa pada Desain Industri yang dilindungi  adalah  tampilan desain (design features) yang indah  secara kasat mata (visual appearance), walaupun tidak perlu seindah fine art.  Desain  overlapping dengan Hak Cipta , khususnya kesan estetis pada desain sering juga dijumbuhkan dengan karya  cipta artistik (artistic works) yang menjadi domain Hak Cipta (copyrights). Desain sebagai tampilan secara keseluruhan atau sebagian dari produk sebagai hasil dari gambaran ,  khususnya,  garis, kontur, bentuk, tekstur dan atau materi dari produk itu sendiri dan atau ornamentasi dari produk.  Sedangkan produk diartikan sebagai setiap produk industri atau kerajinan tangan, termasuk bagiannya yang secara keseluruhan  tampil dalam produk yang lengkap yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat diganti (complex products), pembungkusnya, bangunannya, simbol grafis atau tipe permukaan tipografis , namun tidak termasuk program komputer.

Indonesia mensyaratkan tampilan Desain harus baru (new) berarti desain tersebut harus dibandingkan dengan desain yang sudah ada (prior art) yakni desain yang telah diumumkan , dipamerkan, digunakan dalam perdagangan atau pengungkapan lain sebelum tanggal penerimaan pendaftaran (filling date).  Namun demikian tidak ada kejelasan seberapa besar perbedaannya dengan prior art.  Beberapa negara mensyaratkan tampilan desain harus asli (original) berarti desain tersebut  tidak pasaran (common place). Desain harus dianggap asli (original) jika  memiliki karakter invidual  yakni kesan secara keseluruhan (overall impression) yang dibuat bagi pengguna atau konsumen yang dituju berbeda dari kesan keseluruhan dari setiap desain yang telah tersedia dalam masyarakat dan ada derajat kebebasan bagi Pendesain untuk pengembangan kreasi desainnya. Baik syarat baru (new) ataupun  asli (original ) ada test diterapkan dengan apa yang dinamakan “déjà vu”, seperti kesan dapat dilihatnya produk dari sudut manapun. Test ini dinilai oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu (the person skilled in the art) mengacu pada orang yang kegiatannya sehari-hari bergumul dengan produk yang terkait dengan desain tersebut.

Elemen yang terakhir  bahwa karya estetis Desain harus diproduksi secara massal (mass products). Artinya Desain yang sama diterapkan pada produk dalam jumlah yang cukup  banyak,  yang lazimnya di beberapa negara, seperti Australia menetapkan produksi minimal 50 barang (article). Sebagai ilustrasi, seorang seniman Bali membuat satu patung Bali, maka perlindungan Hak Cipta secara otomatis didapat oleh seniman tersebut. Manakala patung dengan bentuk yang sama diproduksi massal, maka yang bersangkutan berhak mengajukan pendaftaran Hak Desain Industri.

Ada beberapa Desain yang tidak dapat dianggap sebagai Desain Industri, diantaranya, Metode dan prinsip-prinsip konstruksi ; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST); Produk cetakan, seperti, buku, kalender, sertifikat; serta  Warna (colours). Desain  yang bersifat must match ( desain yang merupakan unsur penentu padanan dan kesatuan dari barang yang dilekati Desain tersebut), misalnya, tea set  tidak dapat didaftarkan secara terpisah.

Secara umum Desain  must fit juga tidak dapat didaftarkan jika gambaran dari penampilan produk secara kasat mata merupakan keharusan agar bentuk tersebut dapat diproduksi, atau dimensi  untuk dapat digabungkannya produk, atau diletakan sebagai padanan berfungsinya Desain. Namun hal ini tidak berlaku untuk apa yang disebut dengan lego clause. Artinya meski bersifat must fit suatu Desain yang dibuat untuk tujuan  multi keterpaduan /keterkaitan satu sama lain untuk dapat dipertukarkannya produk dalam sistem modular tetap dapat dilindungi Desain Industri,  contohnya, mainan lego. Furnitur modular juga contoh Desain yang sempurna yang dapat dipasang dengan lebih dari satu cara, namun bagian Desain tidak dinilai dari Desain  yang ada sebelumnya atau bagiannya. Jadi Desain yang menyangkut sistem modular meski bersifat must fit dikecualikan dan dapat diberikan perlindungan Desain Industri.

Tampilan Desain harus menarik secara kasat mata (visual appearance) dan bukan karena fungsinya. Desain yang memiliki fungsi teknik  seringkali overlapping dengan Paten (patent) khususnya paten sederhana (utility models) yang melindungi invensi teknologi. Desain yang didasarkan pada aspek inovasi fungsional, contohnya  dalam kasus Amp. Inc. v. Utilux Pty. Ltd terkait dengan  Desain terminal elektris dari mesin cuci tidak dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai Desain Industri.  Pengadilan memutuskan konsumen potensial memutuskan untuk membeli produk tersebut semata-mata karena kegunaan dari produk dan bukan karena bentuk atau konfigurasinya yang menarik secara estetika. Pengadilan juga memutuskan bahwa tidak diperlukan adanya Desain alternatif lain yang dapat mencapai fungsi teknik yang sama karena  isu hukumnya adalah: ”Apakah elemen fungsi yang dinilai dari Desain yang bersangkutan?”.

  1. 3. Desain Industri Harus Didaftarkan

Perlindungan Desain Industri  sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual –HKI (intellectual property rights) pertama kali diatur dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 5 quinquies dan kemudian dalam The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs 1925 (selanjutnya disebut The Hague Agreement).   Selanjutnya dalam rangka keberlakuan WTO, Desain Industri diatur dalam  Article 25 dan 26 TRIPs. Indonesia sebagai anggota WTO memberikan perlindungan Desain Industri melalui UU No. 31/2000.

Perlindungan Desain Industri di Indonesia  berdasarkan prinsip first to file artinya  Hak Desain Industri  diberikan melalui pendaftaran. Hanya saja pendaftaran disini tanpa melalui  pemeriksaan substantif. Tujuan sistem pendaftaran semu ini untuk memacu pendaftaran Desain Industri dan insentif atas kreatifitas. Pemeriksaan hanya dilakukan pada persyaratan formal berkaitan dengan dokumen kelengkapan administratif. Biaya pendaftaran relatif terjangkau dan proses pendaftaran lazimnya ditempuh dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Perlindungan Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selama jangka waktu perlindungan tersebut pemilik Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk mengeksploitasi dan memonopoli Desain Industrinya. Hak ekslusifnya meliputi hak  untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Bukan pelanggaran, jika pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Bukan pula pelanggaran,  terkait dengan repair clause  yang diberikan berdasarkan lobi dari para industri manufaktur suku cadang (spare part).  Repair clause berisi  aturan bahwa tindakan manufaktur dan produsen  dari suku cadang (spare part) untuk tujuan perbaikan harus diizinkan jika informasi secara lengkap dan memadai telah diberikan kepada konsumen.Tidak merupakan pelanggaran Desain dalam produk yang kompleks untuk tujuan memperbaiki produk kompleks tersebut, seperti, perbaikan  kaca jendela windowscreen mobil, meski kaca jendela tersebut merupakan produk yang dilindungi Desain Industri.

Setelah lewat jangka waktu perlindungan, maka Desain tersebut menjadi public domain. Hal yang penting  bagi pengusaha industri dan kerajinan adalah pencantuman nomor pendaftaran Desain pada produknya  sebagai unsur publikasi kepada pihak ketiga akan eksistensi haknya.

  1. Penutup

            Bangsa Indonesia  yang memiliki kekayaan budaya dan etnis yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri. Perlindungan Desain Industri merupakan nilai tambah (value added) bagi produk industri dan kerajinan di samping sebagai keunggulan bersaing (competitive advantages) bahkan keunggulan kepemilikan (the ownership advantages) untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional.

*. Guru Besar Ilmu Hukum, Bidang Kekhususan Hak Kekayaan Intelektual  Fakultas Hukum Universitas Airlangga  dan Praktisi  HKI.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAK CIPTA SINETRON INDONESIA?

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SINETRON INDONESIA?

Oleh: Rahmi Jened

Masih segar dalam ingatan, peristiwa pengembalian 30 piala Citra dan 4 penghargaan khusus kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata oleh sineas film yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia pada awal 2007 silam. Protes ini sebagai ekses dari terpilihnya film Ekskul sebagai Film Terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2007. Film yang ditengarai “mencuri” ilustrasi musik Tae-Gukgi Korea Selatan dan Kingdom of Heaven Hollywood. 

Pelanggaran hak cipta juga jamak kita temui pada sinetron Indonesia. Beberapa sinetron Indonesia dipastikan mengadaptasi kalau tidak bisa disebut “menjiplak” drama Jepang, Korea, dan Taiwan. Salah satu yang paling fatal adalah sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang merupakan adaptasi dari Meteor Garden (Taiwan).    

Kondisi semacam itu benar-benar sangat memprihatinkan. Apakah benar telah mati kreativitas untuk mencipta di kalangan seniman kita termasuk penulis script, sutradara dan juga artis pemerannya? Sinetron adalah termasuk karya sinematografi  yang diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 12 Huruf  UU No. 19/2002 tentang hak cipta.  Hak cipta melindungi ciptaan yang memenuhi standard of copyright’s ability yang mencakup persyaratan kumulatif keaslian (originality), kreativitas (creativity), dan perwujudan (fixation). Indonesia sebagai negara dengan tradisi hukum civil law system meminta syarat keaslian dan kreativitas dengan derajat yang tinggi, sehingga kepribadian penciptanya harus tercetak dalam karyanya. Syarat  keaslian (originality) tidak meminta suatu karya cipta yang baru. Jadi boleh saja suatu karya itu berawal dari karya cipta orang lain, asal tidak semata-mata meniru dan dengan tetap memperhatikan pembatasan yang berlaku, misalnya, tetap menyebutkan sumbernya, tetap meminta izin (lisensi) dari pencipta sebelumnya. Syarat kreativitas (creativity) untuk  menunjukkan hubungan sebab akibat antara pencipta dan karya ciptanya. Sedangkan syarat perwujudan (fixation) terkait dengan domain perlindungan hak cipta yang tidak melindungi ide. Perlindungan diberikan untuk ekspresi dari ide, apapun media yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide tersebut.

Tadi dikatakan bahwa suatu karya cipta memenuhi unsur keaslian, meski karya tersebut berawal dari karya orang lain, contohnya, karya sastra Romeo and Juliet merupakan hak cipta William Shakespeare. Karya tersebut kemudian diadaptasi dalam film Romeo and Juliet produksi tahun 1999, yang dibintangi oleh Leonardo de Caprio. Dalam film ini terdapat pernyataan yang menyebutkan sumber, based on the novel by William Shakespeare, maka ada hak cipta tersendiri untuk film tersebut yang dipegang oleh Principal Directornya. Tidak perlu ada lisensi dari dan pembayaran royalti untuk William Shakespeare atau ahli warisnya karena masa “life plus fifty years (seumur hidup ditambah lima puluh tahun)” setelah meninggalnya William Shakespeare sudah terlampaui. Berakhirnya masa ini menandakan berakhir pula hak ekonomi dari William Shakespeare namun hal ini tidak menghapus hak moral atas nama William Shakespeare dari karya-karyanya.

Hal tersebut berbeda perlakuan saat sinetron asing diadaptasi oleh production house Indonesia. Hak ekonomi dari sinetron asing sebagai karya sinematografi berlaku untuk jangka waktu 50 tahun, sehingga tindakan pengadaptasian sinetron tersebut menjadi sinetron Indonesia selain harus mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta dari negara asal, juga disertai pembayaran royalti oleh pihak Indonesia pada pihak luar dalam basis kontraktual. Seandainya proses pengadaptasian tersebut diawali dengan pembelian VCD atau DVD asli yang memuat sinetron asing tersebut, tindakan ini bukan pembenar untuk menayangkan (terminologi hukumnya “mengumumkan”), apalagi melakukan adaptasi (terminologi hukumnya “memperbanyak”) karya sinetron tersebut. Harus dipahami bahwa adanya perbedaan konteks hak cipta sebagai suatu hak yang merupakan aset kebendaan tidak berwujud dengan benda materinya berupa VCD atau DVDnya. Membeli benda fisik VCD atau DVD bukan berarti membeli Hak Ciptanya. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak mengeksploitasi hak ciptanya.

Jadi tidak cukup hanya pernyataan “Sinetron ini diadaptasi dari sinetron Taiwan yang berjudul…Bla…Bla…” karena ada tujuan komersial dalam hal ini. Bahkan  ada suatu tindakan yang bukan untuk tujuan komersial, namun tetap dianggap sebagai  pelanggaran hak cipta karena bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta, contohnya, tindakan perekaman sendiri di rumah (home taping).

Mencermati fenomena tersebut, dengan sangat menyesal dapat dikatakan bahwa tidak ada hak cipta untuk sinetron yang diadaptasi dengan cara melanggar hak cipta. Apakah ini bukti matinya kreativitas ?

Hak cipta adalah reward atau incentive untuk pencipta atas kreasi intelektualnya. Jika kita menghargai karya cipta orang lain, maka hal yang sama akan berlaku terhadap kita. Mungkin apa yang dicapai Amerika Serikat bahwa kontribusi terbesar  National Revenue-nya dari royalti hak cipta, dapat juga dicapai oleh Indonesia. Wujud penghargaan tersebut adalah ketika kita menggunakan karya cipta orang lain untuk tujuan komersial, maka basis lisensi harus ditempuh. Manakala ada kegagalan pasar dimana biaya untuk perolehan hak (misalnya, royalti) terlalu tinggi, maka sudah menjadi kodrat manusia untuk “survive”. Dalam arti, justru ini menjadi jalan untuk berkreasi menciptakan karya ciptanya sendiri, sehingga tidak tergantung pada karya orang lain. Bukankah ide sebagai pengetahuan itu bersifat  infinite, universal, dan public  property (bukan obyek dari hak  cipta yang merupakan private property), maka “mulailah dari ide yang sederhana” yang kita ciptakan sendiri sebagai karya anak bangsa.

Kita boleh berbangga dengan semakin banyaknya seniman artis dan pengarang-pengarang Indonesia yang bermunculan. Kita juga senang dan menikmati banyaknya stasiun televisi yang menayangkan beragam acara yang berkualitas. Namun marilah bersama-sama kita membangun budaya menghargai karya cipta dan menegakkan hak cipta sesuai kapasitas kita masing-masing. Seperti kata Hegel dengan  personality theory bahwa ” Nor until he has property does the person exist as reason”(J.W.Harris, 2002:187). Penghargaan HKI, khususnya hak cipta merupakan penghargaan akan eksistensi manusia, untuk “memanusiakan manusia”. Jadi, kita seharusnya mulai menghargai karya cipta orang lain.

*) Penulis adalah anggota European – Community ASEAN Intellectual Property Programme (ECAP II), anggota Ikatan Alumni Jepang (AOTS), anggota Ikatan Alumni Australia,Guru besar Ilmu Hukum  dengan Kekhususan HKI di Universitas Airlangga dan Arbiter dan Mediator Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Aritrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM-HKI).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KATA GENERIC ADALAH ALASAN ABSOLUT (ABSOLUT GROUNDS) DITOLAKNYA PENDAFTARAN MEREK

KATAGENERIC  ADALAH SYARAT ABSOLUT TIDAK DAPAT DIDAFTAR SEBAGAI MEREK

Oleh:RahmiJened*

  1. MEREK SUATU DEFINISI HUKUM

Dalam dunia bisnis seringkali beberapa terminologi dipakai bersama-sama dan diartikan sama. Terminologi tu antara lain,  business name, company name,brand dan trade dress, Nama usaha (business name) mengidentifikasikan pemilik individual suatu usaha. Sama halnya nama perusahaan (company name) mengidentifikasikan perusahaan bukan produknya, misalnya Cocacola Company, Toyota, Honda.  Baik nama usaha ataupun nama perusahaan lebih banyak terkait dengan prosedur administrasi dan masalah izin usaha. SedangkanCap (brand) merupakan konsep pemasaran (marketing)1 yang terdiri dari tanda atau cap dan assosiasi konsumen  pada cap tersebut.

Kemasan dagang (trade-dress) merujuk pada tampilan secara keseluruhan yang dapat dilihat secara kasat mata yang memiliki implikasi pada pembungkus dengan cara apa suatu produk dikemas (overall visual impact of packaging the way the goods dressed)2, dan mencakup Desain produknya itu sendiri atau gambar Desain dari lokasi dimana produk jasa ditawarkan (product design itself, or design features of location where service is provided), misalnya,  restauran Mexico dengan tenda artistiknya dan warna-warna yang menampilkan atmosfir mediteranian.  Bahkan secara total dapat merujuk pada gambaran suatu produk atau pembungkus atau bagiannya (totally of the features of a product or package, or some subset), misalnya, kemasan dagang TOBLERONadalah guratan pada coklat yang memudahkan orang untuk memotong coklat. Di beberapa negara, seperti di Amerika,  trade-dress dilindungi di bawah hukum Merek. Di Eropa trade-dress tertentu dapat dilindungi sebagai Merek.

Sedangkan Merek (trademark) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain.  Merek merupakan pengindikasian asal  (an indication of origin) dan suatu ciri pembeda (a distinctive character) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.3

Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan, sebagai contoh, diperkirakan pada tahun 2004 nilai dari cap Cocacola adalah US$ 67.39 Milyar yang turun dari US$ 70.45 Milyar4 pada tahun 2003.  Nilai ini bukan nilai kapitalisasi  pasar (the market capitalization)5, seperti nilai total saham perusahaan yang berjumlah US$ 130 Milyar. Lebih-lebih di era perdagangan global, peranan Merek menjadi penting, terutama dalam menjaga Persaingan Sehat. Perlindungan diberikan bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar  untuk berlaku  jujur dalam kegiatan perdagangan, namun produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diidentifikasikan berdasarkan sumber asalnya . Hal terpenting  yang menjadi tujuan hukum Merek bahwa setiap tanda yang digunakan sebagai Merek memiliki kemampuan untuk membedakan (capable of distinguishing) atau memiliki daya penentu (individualisering)6 barang atau jasa yang satu dengan lainnya. Hal ini sesuai ketentuan  Article  15  TRIPs sebagai berikut :

Any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking shall be capable of constituting a trademark, such as sign in particular words including personal names, letters, numeral, fugirative elements with combination of colours as well as combination of such sign, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may  registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be  visually perceptible (setiap tanda atau setiap kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk pembeda barang atau jasa dari satu perusahaan  dengan perusahaan lain harus dapat dinyatakan sebagai Merek, seperti suatu tanda dalam kata-kata khusus termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen gambar dengan kombinasi warna sebaik kombinasi tanda lainnya harus dapat dimintakan pendaftaran Merek. Manakala suatu Merek tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, maka negara anggota dapat mendaftar didasarkan pada daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh mensyaratkan sebagai persyaratan pendaftaran  bahwa tanda harus secara kasat mata dapat ditangkap oleh panca indera);

Ketentuan Article 15 TRIPs di Indonesia diatur dalam UU No.15/2001 Tentang Merek.  Pasal 1 Angka 1 yang menentukan: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek pada umumnya diterakan pada pembungkus atau etiketnya, jika tidak mungkin diterakan pada produk barangnya.

Berdasarkan Article 15 TRIPs dan juga  Pasal 1 Angka 1 UU No.15/2001, ada beberapa elemen Merek yakni:

  1. tanda
  2. memiliki daya pembeda
  3. digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.

Tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai Merek secara teoritis  dapat dikatagorikan : 7

  1. Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use (tanda yang memiliki daya pembeda yang secara inheren mampu segera dilindungi melalui penggunaan);
  2. Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning) (tanda yang memiliki kemampuan pembeda yang dilindungi setelah mengembangkan asosiasi konsumen yang menyangkut pengertian kedua dari terminologi tanda tersebut);
  3. Incapable of becoming distinctive : not eligible for trademark protection regardless of length of use (tanda yang tidak memiliki kemampuan pembeda yang tidak  layak dilindungi sebagai Merek meskipun telah lama digunakan).

 

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (inherently distinctiveness) dan dapat  segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan (invented words) yang bagus sekali didaftarkan sebagai Merek,  mencakup tanda yang bersifat:

  1. fanciful ( aneh, fantasi khayalan);
  2. arbitrary (berubah-ubah);
  3. suggestive (memberi kesan).

Merek yang dibentuk dari kata khayalan  (fanciful),  bahkan kata-kata yang tidak ada dalam kamus paling baik untuk dijadikan Merek karena tidak saja baru, tetapi juga secara substansi jelas berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya,  contohnya, Fuddruckers untuk restoran fastfood di Australia8, Exxon untuk produk minyak,  Coppertone untuk produk minyak pelindung sinar matahari9, Dagadu Yogyakarta. Merek yang berubah-ubah  (arbitrary) menampilkan Merek yang samasekali tidak terkait dengan produk, contohnya,  Apple untuk komputer, Jaguar untuk mobil.10 Merek yang bermaksud memberikan kesan (suggestive) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menterjemahkan informasi yang disampaikan melalui Merek  dan kebutuhan pesaing untuk menggunakan kata yang sama, contohnya, World Book untuk encyclopedias, Liquid Paper untuk penghapus tinta cair, Roach Motel untuk  perangkap serangga. 11

Tanda  yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (capable of becoming distinctive) setelah pengembangan dari assosiasi konsumen atau membangun pengertian kedua (secondary meaning)1212 yang menimbulkan pengakuan konsumen atas daya pembeda akan dilindungi hukum merek mencakup tanda yang bersifat:

  1. descriptive (penggambaran);
  2. deceptive Misdescriptive (penggambaran yang salah dan menyesatkan);
  3. personal name (nama pribadi).

Merek yang menggambarkan produknya  (descriptive ), contohnya, Air Shuttle (yang artinya transportasi udara) untuk jasa transportasi udara, Lite (yang artinya rigan) untuk bir berkalori rendah, Singer (artinya alat yang berdesing) untuk mesin jahit. Lebih bersifat deskriptif suatu terminologi yang digunakan lebih tinggi upayanya untuk membangun secondary meaning. Descriptive term hanya mungkin dengan menunjukan sejumlah orang yang signifikan atau sejumlah orang yang menghargai yang menganggap bahwa termonology itu terkait dengan sumber suatu produk secara khusus. Merek yang tidak akurat dan dapat menyesatkan atau  memberikan penggambaran yang keliru  (deceptive Misdescriptive) tentang karakter, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan produk yang mengakibatkan konsumen percaya bahwa bahwa Merek tersebut menggambarkan produk, contohnya, Hollywood Video menggambarkan bahwa semua video (atau film tepatnya) berasal dari Hollywood. Merek ini masih dapat didaftar dengan membangun secondary meaning. Nama pribadi (personal name) meski dalam beberapa hal  daya pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun secondary meaning melalui penggunaan.

Tanda yang sama sekali tidak dapat memiliki kemampuan pembeda (incapable of becoming distinctive), tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun secondary meaning. Hal ini mengingat tidak adil jika sesuatu yang menjadi public domain menjadi HKI dan dimonopoli  satu pihak. Tanda ini meliputi:

  1. generic term (istilah umum);
  2. deceptive (menyesatkan);
  3. geographically deceptively misdescriptive (menyesatkan secara geografis).

Merek yang memakai istilah umum (generic term) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Generic term adalah diterapkan pada produk dan bukan sekedar pada terminologi yang digunakan yang sekedar bersifat menggambarkan  (descriptive) produk. Pada kata ini merujuk test pemahaman konsumen atas kata tersebut. Adapula Merek yang menyesatkan  (deceptive) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan dari produk. Dengan penggambaran yang salah tersebut menyesatkan prospektif konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai penggambarannya,  dan juga  menjadi hal yang bersifat material bagi  konsumen untuk memutuskan dalam membelinya, contoh,  Glass Wax untuk pembersih kaca yang tidak berisi wax, Eco Clean untuk untuk sabun pencuci piring, Silkskin untuk baju yang tidak terbuat dari sutra. Merek yang menyesatkan secara geografis (geographically deceptively misdescriptive) , contohnya, made in Japan.13 Merek seperti ini harus tidak diTerima pendaftarannya, meski berupaya membangun seconday meaning karena dianggap menipu konsumen.

  1. DESCRIPTIVE ATAU GENERIC?

Seringkali ada tumpang tindih (overlapping) antara  tanda yang  bersifat descriptive  yang dapat didaftar sebagai Merek dan  tanda yang bersifat generic  yang tidak dapat didaftar sebagai Merek. Lazimnya, produsen menggunakan nama umum yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan  genus produk. Merek dari kata generic artinya tidak ada terminologi alternatif yang secara umum digunakan untuk secara fungsional  mengkomunikasikan produk. Merek dari kata generic misalnya, kata KOPI untuk produk kopi, GULA untuk produk gula, BERAS untuk produk beras, ROTI untuk produk roti, LARUTAN PENYEGARuntuk produk minuman penyegar, KEDAI untuk kedai , TAS untuk produk tas.  adalah contoh kata generic. Bahkan ada pula tanda yang semula bersifat suggestive menjadi generic,  sehingga hapus perlindungan hukumnya karena tidak ada lagi daya pembeda, seperti dalam kasus ESCALATOR  untuk produk esvacator, THERMOS  untuk produk thermos container penyimpanan panas atau dingin .

Sebaliknya, berbeda halnya dengan tanda yang bersifat descriptive atau tanda yang dberasal dari kata yang sekedar bersifat menggambarkan produk. Tanda ini masih dapat membangun daya pembeda. Ttanda yang semula bersifat descriptive dengan membangun secondary meaning  melalui penggunaan dapat dianggap memiliki daya pembeda (distinctiveness) dengan memperoleh pengakuan konsumen atau persepsi konsumen Tanda deskriptif ini dapat  dilindungi berdasarkan hukum Merek, seperti kata AQUA untuk produk air mineral, SUPERMIE untuk produk mie. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan skema berikut

Lemah daya pembedanya Kuat daya pembedanya
Descriptive  words

Contoh :

Aqua

Supermie

Eutetic

Fanciful, arbitrary, sugesstive  words

 

Contoh :

 

 

                                        Beta

                                    Aspirin

                                Cellophane

                                  Thermos

                                    Escalator

Bila ada dua anak panah yang berlawanan arah, yang sisi kiri menunjukkan bahwa istilah atau kata yang menggambarkan produknya  (descriptive  words) yang pada dasarnya pada dasarnya lemah daya pembeda, sehingga tidak layak dijadikan Merek, contoh, Aqua, Supermie, Eutetic. Sementara anak panah yang kekanan adalah menunjukkan kata  fantasi (fanciful);  berubah-ubah (arbitrary); memberi kesan (suggestive) yang sangat bagus dijadikan Merek. Sedangkan garis terputus-putus adalah garis demarkasi yang menunjukkan peralihan posisi.

Adakalanya kata-kata sisi kiri  yang seharusnya tidak dapat lemah daya pembedanya karena berasal dari katadeskriptif masih dapatt dipakai sebagai Merek, apabila  membangun secondary meaning  melalui penggunaan dan ditulis secara khas, sehingga secara faktual dikenali konsumen, contoh Aqua  arti utamanya (primary meaning ) adalah  benda cair yang tidak berasa tidak berbau dan tidak berwarna,  tetapi secara faktual konsumen memiliki asosiasi dan mengakui Aqua sebagai Merek untuk produk air mineral yang diproduksi PT Golden Missisippi yang sekarang sudah diambilalih oleh Danone (secondary meaning).  Hal yang sama dapat dilihat pada Merek Supermie berarti mie dengan kualitas super (primary meaning), tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai Merek mie produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.  Dalam kasus Eutetic Corp v. Registrar of Trademarks14 permohonan untuk mendaftarkan kata Eutetic sebagai Merek dapat dikabulkan, meski sebenarnya kata Eutetic menunjukkan suatu terminologi metallurgi yang berarti ‘mencair pada suhu rendah’.

Sebaliknya, garis demarkasi juga menunjukkan bahwa kata-kata sisi kanan yang awalnya sangat bagus dijadikan Merek, berangsur-angsur dapat menjadi  descriptive bahkan menjadi generic words, sehingga tidak layak dijadikan Merek. Ada banyak kasus yang menggambarkan penolakan pendaftaran karena suatu tanda telah menjadi istilah umum. Dalam kasus yang melibatkan perusahaan elektronika raksasa Sony, semula Sony berhasil mendaftarkan kamera video dan tape recorder dengan Merek Beta berasal dari huruf Latin karena Merek Beta memenuhi persyaratan daya pembeda. Namun kemudian Beta berkembang menjadi istilah untuk menunjukkan perangkat tape recorder dan video, sehingga beberapa tahun kemudian Sony gagal mendaftarkan Merek Beta Movie untuk produk terbarunya. Argumentasi penolakan pendaftaran Merek adalah kata Beta sudah menjadi istilah umum dan kata Movie sendiri merupakan kata umum. 15 Dalam kasus Bayer v. United Drug Co (1961)16, kata Aspirin yang awalnya invented word dan bagus sekali dijadikan Merek produk perusahaan Bayer telah kehilangan daya pembeda. Hal yang sama terlihat dalam kasus Du Pont Cellophane v. Waxed Product Corporation (1936)17dimana kata Cellophane yang awalnya adalah suatu Merek yang memiliki daya pembeda berkembang menjadi istilah umum untuk bahan plastik dalam kondisi mencair. Hal yang sama terdapat pada Merek Escalator, Thermos.

Penggunaan untuk mencapai daya pembeda (acquiring distinctiveness through use)  ini disebut  juga membangun secondary meaning  Suatu tanda yang tidak secara prima facie bersifat distinctive, atau  Merek  yang bersifat descriptive dapat menjadi distinctive melalui penggunaannya guna membangun secondary meaning.  Penggunaan harus  secara layak yang disertai bukti meliputi, tempat, waktu, hakekat dan luasnya penggunaan. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti, pembungkus, label, daftar harga, catalog, invoice, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil survey. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh  dari pernyataan  di bawah sumpah secara tertulis  atau yang memiliki efek yang sama berdasarkan hukum Negara, atau bukti dari ahli perdagangan atau assosiasi. Di Uni Eropa, secondary meaning ini  harus dibangun di dalam wilayah Eropa,  karena penggunaan Merek di luar Eropa tidak mencukupi. Namun demikian tidak ada persyaratan khusus bahwa produk harus dipasarkan di dalam wilayah Eropa, namun tentu ini akan sangat membantu, juga pengiklanan dalam wilayah dalam Eropa sudah memenuhi ketentuan penggunaan. Hal ini  berbeda dengan Amerika karena pengiklanan melalui internet sudah cukup, walapun tidak secara aktual Mereknya digunakan. Pembuktian penggunaan untuk membangun secondary meaning ini harus dilakukan sebelum Merek didaftarkan untuk menghindari penolakan karena Merek tidak memiliki daya pembeda.

Berbeda halnya dengan tanda yang bersifat generic atau tanda yang menggunakan terminologi generic dari sejak kelahiran tanda tersebut tidak dapat memiliki daya pembeda karena tanda yang merupakan genus  dari tanda tersebut.  Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 5 Huruf d UUNo. 15/2001:”Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandungsalahsatu unsur (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimiohonkan pendaftarannya”. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa “keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya” dalam hal ini adalah  kata keterangan atau terminologiyang  dmaksud bukan sekedar kata deskriptif (descriptive words), tetapi kata generik (generic words).

III.MEREK DARI GENERIC TERM ADALAH MONOPOLI ATAS PRODUK = ANTI FAIR COMPETITION

Setiap klaim atas generic term untuk memperoleh Hak eksklusif Merek harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai Merek,  tetapi juga pada produk dan hal ini membuat tidak berdaya pesaing untuk dapat secara efektif memberi nama pada produk yang diusahakan untuk dijualnya18.   Dalam kasus Canfield v. Concorde Beverage,18  Canfield memproduksi  minuman soda dengan merek Chocolate Fudge Soda, yang dianggap sebagai suatu terminologi generic, meski produk dan kata tersebut belum ada yang memakai atau baru. bahkan dinyatakan Merek tersebut bersifat generic sejak lahir. Pengadilan memutuskan bahwa: Pertama, penggunaan terminologi Chocolate Fudge Soda menunjukan  minuman soda yang kaya  rasa dan penuh dengan coklat yang membedakan produk Canfield dari yang lain. Kedua,  sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk menunjukan produk pada masyarakat tanpa  menggunakan kata Chocolate Fludge. Dalam hal ini generic term yang menunjukan produk pada satu orang produsen memiliki fungsi, baik untuk tanda yang menunjukan genus dari  produk maupun sebagai nama dagang, contoh lain yakni  Shrededed Wheat untuk pabrik roti. Jika suatu produsen mengenalkan produk baru dengan ciri khusus  yang berbeda dari produk yang telah ada sebelumnya dan menggunakan term umum (generic term) untuk menggambarkan produknya, maka tanda tersebut harus ditolak sebagai Merek atas produk tersebut karena tanda tadi digunakan  sebagai genus dan hal ini juga tergantung pada pesaing untuk menggunakan terminologi yang sama tanpa ada hak monopoli pada terminologi tersebut dan produknya. 19

  1. PENUTUP

Dalam praktek bisnis dalam masyarakat seringkali pengusaha secara tidak layak mengklaim tanda yang bersifat generic sebagai merek.Mencermati tindakan pengusaha semacam itu , seyogianya Ditjen HKI menjadi garda terdepan untuk tidak menerima pendaftaran merek yang bersifat generic.Penerimaan pendaftaran tmerek dari kata atau tanda yang bersifat generik artinya Ditjen HKI  telahmemberikan hak eksklusif yang tanpa batas. Artinya Ditjen HKI telah memberikan monopoli yang bersifat anti kompetisi.

Ketentuan Pasal 5 Huruf UUNo.15/2001 seyoogianya diberi judul merek yang tidak dapat diterima pendaftarannya adalah merek yang termasuk dalam alasan absolut. Selain itu juga patut ditegaskan bahwa Pasal 5 Huruf d adalah “tanda yang bersifat generic. Dengan demikian redaksi Pasal 5 seyogianya dirubah sebagai berikut:

Merek tidak dapat daftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah  alasan absolut dibawah ini:

  1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  2. tidak memiliki daya pembeda;
  3. telah menjadi milik umum; dan
  4. merupakan kata generic barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

            Selain itu lembaga penegak hukum terutama institusi Pengadilan Niaga agar lebih cermat dalam menangani kasus-kasus dan menetapkan  keabsahan hak atas merek terkait dengan tanda yang bersifat atau berasal dari kata generic karena dengan memberikan putusan yang bersifat konstitutif atas merek kata generic berarti pengadilan telah mengingkari keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

* Gru Besar IlmuHukum Keahlian Hak Kekkayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

1 Robert Brauneis , US Trademark Law, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property  Rights Co-operation Programme – ECAP II), European Patent Office  (EPO) bekerjasama dengan Max Planck Institute,  Jerman, Desember, 2005, 1-8.  Bisa jiuga dirujuk pada AIPO, “Brochur Trademark Application”, Sydney, Australia, 1997,  h 1-2.

2 Braunies, Op.Cit, h. 11-21.

3 Rahmi Jened,  Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 2000 (selanjutnya disebut Rahmi Jened IV) , h.1-14.

 

4 Ibid., h.1-3.

5 The market capitalization mencakup  banyak asset lain termasuk asset fisik dan Merek lain seperti SPRITE, FANTA, Hi-c, MelloYello, POWER aDE, FIVE ALIVE d an sebagainya.  Ibid.  Juga bisa dirujuk pada Suyud Margono Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, Grasindo, 2002, h. 146-148. Bisa juga dirujuk pada Paul Temporal, Advanced Brand Management From Vision to Valuation, John Wiley & Son, 2002, h. 125.

6 Rahmi Jened, Diktat Hukum Merek, FH Unair, Surabaya, 1997 (Selanjutnya disebut Rahmi Jened V), h. 4-6.

7 Braunies, Op.Cit, h. 6 dapat juga dirujuk pada Eric Gastinel dan Mark Milford, The Legal aspects of Community Trade Mark,  Kluwer Law, London, 2002, h. 171-176.

8 Dalam kasus Michael Sharwood & Partners Pty. Ltd. v. Fuddruckers Inc. (1989) dalam Jill Mc.Keough, Op.Cit., 324-327.

9 Roger E. Schechter, Unfair Trade Practices and Intellectual Property, Second Edition, West Publishing, St. Paul Minn, 1993, h. 61.

10 Ibid.

11 Robert Braunies, Op.Cit. h.7-12.

12 Secondary meaning di Amerika dapat dibuktikan melalui:

direct evidence: kesaksian konsumen, surve konsumen

indirect evidence : penggunaan(eklusifitas, lama dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti adanya kehendak  pihak lain untuk meniru Merek, contoh kasus Colby College, 508 F.2ed. 804 (1stCir,1975).

13 Ibid.

14 Jill Mc. Keough., Op. Cit., h. 213.

15 Ibid.

16 Arthur Miller, Op. Cit., h. 169.

17 Ibid.

18 Rahmi Jened, HKIPenyalahgunaan Hak Eksklusif,Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h.165.

18 Ibid.

19

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TANTANGAN INTERNET DAN TEKNOLOGI DIGITAL BAGI PERLIND. HAK CIPTA

TANTANGAN INTERNET DAN TEKNOLOGI DIGITAL

BAGI PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Oleh: Rahmi Jened*

I. Latar Belakang

Internet dan jaringan computer menyediakan kesempatan yang tidak parallel bagi komunikasi jelajah dunia (worldwide communication ) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Disamping itu banyak isu kebijakan dan kesulitan teknis yang harus dipecahkan dan diselaraskan ( Dorothy Schrader, 2002:1). Salah satu isu kebijakan yang harus dipecahkan adalah perlindungan Hak Cipta terkait dengan perkembangan yang pesat dari teknologi digital.

Legal framework perlindungan Hak Cipta  telah diletakan dalam Agreement on  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs), sebagai salah satu agenda Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO) yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 7/1994 serta  UU No. 19/2002  Tentang Hak Cipta yang mulai berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2003. Dalam pelaksanaan TRIPs, Negara anggota  mendasarkan diri pada the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sebagai basis minimal perlindungan.

II. Perlindungan Otomatis   dan Standard of Copyright’s Ability

Pada dasarnya materi yang dilindungi Hak Cipta di internet dan atau dalam bentuk digital sama dengan ciptaan yang ada secara konvensional  meliputi: karya ilmu pengetahuan , seni dan sastra (scientific, artistic and literary works). Ciptaan  sastra bentuknya berupa buku, artikel, pesan e-mail, periklanan secara on-line, literature pemasaran, deskripsi produk, essay, catalog, kamus, informasi ataupun pesan dalam bentuk teks yang diposkan melalui situs internet, informasi hasil diskusi grup public maupun pribadi, Bentuknya berupa data (sepanjang tidak menyangkut fakta), seperti,  daftar harga, alamat URL untuk situs, kunci publik atau pribadi  (private and public key) yang digunakan untuk enkripsi dan tandatangan digital serta data base berupa kompilasi dan koleksi data.  Karakter baik karakter fiksi  yang eksis dalam bentuk visual, teks cerita, gambar gerak baik berupa karya video dan audioviasual, film, video tape, video disc atau videograms , program tv. Karya musik dalam bentuknya musik dengan atau tanpa teks, musical instrument digital interface (MIDE). Karya rekaman suara berupa rekaman dari sejumlah suara , suara alam maupun efek suara khusus (special sound effect). Fotografi dan citra tetap (still image) berupa karya grafis dan pictorial termasuk pengiklanan, karton, gambar, lukisan, desain, games, map, mosaic, pola, foto montase, perbanyakan seni dan hasil cetakannya, gambar teknik, pola rancang bangun arsitektur, cetak biru (blue print) gambar mekanik dan diagram. Program komputer (software) dan karya multimedia lainnya.

Karya –karya tersebut di atas dapat dilindungi Hak Cipta dengan syarat karyanya memenuhi standard of copyright’s ability yang mencakup ada : (1) fixation (perwujudan); (2) originality (keaslian) dan (3) creativity (kreativitas). Suatu karya dapat dilindungi Hak Cipta jika karya tersebut tidak terbatas pada ide, namun ide harus diwujudkan dalam bentuk yang khas sehingga dapat dibaca, dilihat atau didengar. Suatu karya dilindungi Hak Cipta jika memenuhi unsur  keaslian. Kata ‘keaslian (originality)’ menyiratkan pencipta tidak dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru (new), namun bisa berawal dari karya cipta yang sudah ada dengan memperhatikan batas-batasnya misalnya,  menyebutkan sumbernya. Keaslian dalam sistem hukum Civil Law System yang kita anut meminta derajat yang sangat tinggi dengan memperhatikan personality sebagai kepribadian yang tercetak dalam karyanya.  Kreativitas menyiratkan adanya hubungan sebab akibat antara pencipta dan ciptaannya. Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif artinya satu syarat saja tidak dipenuhi, maka suatu karya tidak dapat dilindungi Hak Cipta dan pembuatnya tidak layak disebut Pencipta.

Perlindungan Hak Cipta seperti Hak Asazi Manusia, bersifat otomatis (automatic propection). Namun demikian sangat sulit untuk menentukan “siapa pencipta yang sebenarnya dalam kasus sengketa Hak Cipta”. Oleh karena itu untuk kepentingan pembuktian, dihimbau agar ciptaan (karyanya) didaftarkan (sebenarnya lebih tepat diadministrasikan) di Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM.  Pendaftaran bukan untuk memperoleh Hak, tetapi untuk prima facie (bukti awal). Dengan demikian jika seorang Pencipta tidak mendaftarkan karya ciptanya bukan berarti yang bersangkutan tidak dapat mempertahankan keabsahan haknya tanpa adanya petikan  pendaftaran ciptaannya (yang disalahkaprahkan sebagai sertifikat oleh masyarakat luas, termasuk penegak hukum). Pencipta tersebut dan aparat penegak hukum  dapat mendayagunakan dan menilai  segala alat bukti yang ada.

III. Hak Cipta Berdimensi Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak Cipta memiliki dimensi Hak Ekonomi (economic right) dan Hak Moral (moral right). Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan (performing right) dan memperbanyak (mechanical right). Tindakan mengumumkan mencakup hak pengkomunikasian pada masyarakat (the communication to the pulic right) dan hak pendistribusian (the distribution right). Hak perbanyakan (the reproduction right) mencakup perbanyakan dalam bentuk hard copy dan softcopy.  Sedangkan Hak moral mencakup integritas pencipta tidak boleh dihilangkan (nama, judul ciptaan, isi ciptaan tidak boleh dirubah tanpa izin). Hak Ekonomi berlangsung selama jangka waktu perlindungan, yakni Seumur hidup Pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun  (untuk ciptaan utama) dan berlangsung 50 (lima puluh) tahun  untuk ciptaan turunan (derivative). Sedangkan Hak moral berlangsung tanpa batasan jangka waktu dan selalu melekat  Ciptaan dan  nama Penciptanya.

IV.  Mekanisme Perlindungan Ciptaan di Internet

Isu yang terkait dengan teknologi digital dan internet dengan materi yang dilindungi Hak Cipta diimplikasikan oleh dua agenda yakni the World Intellectual Property Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (WCCT) dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.19/1997.

Standar pengaturan kedua agenda tersebut yang sering disebut dengan Digital Agenda sebenarnya memperluas perlindungan Hak Ekonomi (economic right) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait dengan Hak Cipta. Pertama, memperluas hak untuk mengkomunikasikan  (the right of communication to the public) yang terdapat dalam Berne Convention, yakni termasuk mengumumkan dalam bentuk teks dan citra  (text and image). Kedua, menambahkan adanya Hak Penyediaan secara Memadai bagi Masyarakat (the right of making available to the public) karena penentuan akses tidak lagi tergantung pada pencipta tapi terserah pada  pengguna  (user) internet. Ketiga, memberikan perlindungan dari tindakan yang bersifat penyalahgunaan teknologi. Keempat, melindungi dari tindakan penghapusan atau penghilangan hak pengelolaan informasi secara elektronik yang melekat pada karya cipta (terkait dengan sarana teknologi). Standar ini juga diterapkan bagi  ciptaan pertunjukan dan karya rekaman suara yang ditampilkan secara digital atau melalui media internet.

Berbicara tentang Sarana Kontrol Teknologi saat ini telah diatur dalam UU No.19/2002 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 27 dan 28 UUHC sebagai berikut:

Pasal 27

Kecuali dengan izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak boleh dirusak, ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

1)      Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam kedua treaty tersebut di atas,  Sarana Teknologi (tecnological measure) secara luas didefinisikan sebagai :”any technology, device or component that, in formal course of its operation , its designed to prevent or restrict acts, in  respect of works or other subject matter, which are not authorized by  the rightholder of any copyright, related right or the sui generic right. Disini juga diintrodusir istilah Hak Informasi Manajemen (right management information) yang diartikan sebagai:” is any information provided by the right holders which identifies the work, its author or owner, or information about the terms and conditions of use of work and any numbers or codes that represent such information.

Berkaitan dengan Sarana Kontrol Teknologi dan Hak Informasi  Manajemen ada 3 (tiga) layar perlindungan yakni  (Michael Hart, 2002:58-64):

  1. 1. Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait (copyright and neighbouring right protection);
  2. 2. Perlindungan teknik  untuk menutup akses (technical protection to block access);
  3. 3. Perlindungan Hukum melawan Pembobolan (legal protection against circumvention).

Sarana teknologi ini dianggap efektif jika penggunaan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta atau ciptaan lainnya dikontrol oleh Pemegang hak melalui penerapan kontrol akses atau proses perlindungan, seperti kode rahasia, password, bar code, serial number teknologi enkripsi encryption,  teknologi deskripsi (decryption), scrambling atau transformasi lain dari ciptaan, atau ciptaan lain,  atau suatu mekanisme kontrol pengcopyan yang dapat menjamin perlindungan ciptaan secara obyektif.

Disamping itu,  Negara anggota juga harus menyediakan suatu perlindungan hokum yang memadai (misalnya melalui pemidanaan) untuk melawan tindakan pembobolan  sarana teknologi  yang efektif ini , yang dilakukan oleh orang yang  memiliki pengetahuan untuk itu , atau secara layak seharusnya mengetahui tujuan diterapkannya sarana teknologi tersebut. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan.

Selain itu harus diperhatikan pengaksesan ciptaan tersebut di internet, apakah bersifat free  access ataukah fee  for access. Dalam hal  free access seyogianya user harus mawas diri  untuk mencermati apakah tindakannya tidak  melanggar hukum. Sebaliknya jika fee for access , dapat menjadi unsur pembelaan (defense) bagi user jika ada dugaan pelanggaran hak cipta.

Teknologi sangat membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Manusia mampu berkreativitas secara maksimal dengan bantuan teknologi.  Namun tidak dapat dipungkiri perlindungan Hak Cipta mendapat tantangan yang berat dari kemajuan teknologi.

Di sisi lain dalam rangka penerapan teknologi digital dan internet,  perlindungan hokum hendaknya bersifat proporsional dan tidak bersifat menghalangi pengoperasian secara normal peralatan teknologi dan tidak menghalangi perkembangan teknologi itu sendiri. Perlindungan juga tidak mengisyaratkan suatu kewajiban yang berlebihan pada desain alat, produk, komponen ataupun jasa yang melekat pada sarana teknologi tersebut, sepanjang alat-alat tersebut bukan hasil pelanggaran hak. Perlindungan yang berlebihan akan menciptakan monopoli teknologi secara menyeluruh penggunaan ciptaan.


* Candidat Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga  dan research fellow pada Max Planck Institute for  Intellectual Property Munchen. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga  dan Praktisi  HKI.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INTERFACE HKI DAN HK PERSAINGAN

PENGUJIAN EKSPLOITASI

HAK EKSLUSIF  PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA

DALAM ATURAN HAK CIPTA DAN ATURAN PERSAINGAN

Oleh: Rahmi Jened*

This paper shows that the grant of exclusive right is to give opportunity for the Copyright’s  holder or owner to exploit and recoup investment of their intellect creation and to protect them from Copyright infringement. However, the need for adequate rewards and incentives cannot justify abusive conduct of Copyright’s  holder or owner in exercising his/her exclusive right. There are some limitations of exclusive right, such as standard of copyright’s ability, compulsory license etc. There are also some consideration such as public order and morality as norm of limitation.   Most of these norms explicitly stated in Indonesian Copyright Law, even though still need to strengthen its law enforcement.

There are two criteria to determine Copyright’s holder or owner abusive conduct that Copyright Law norms and Competition Law norms. Subsequently, adequate Copyright protection can not justify a complete immunity to  Copyright  holder or owner from the rules designed to protect fair competition in market, such as free movement of goods principle and essential facility doctrine. These rules are important to test the conflict and interface between Copyright Law and Competition Law. Unfortunately, Indonesian competition law has not adopted those principles, on the contrary, Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition, especially  Article 50 alphabet b excludes Copyright from the competition law implementation.

Key words:

  • exclusive right
  • abuse of exclusive right
  • copyright
  • copyright’s  holder/owner
  • copyright law
  • antitrust law or competition law.

  1. I. Pendahuluan

Penegakkan Hak Cipta  dalam kasus-kasus tertentu seolah-olah dianggap melanggar  atau bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), namun harus disadari bahwa sesungguhnya Hak Cipta  sebagai salah  satu bidang Hak Kekayaan Intelektual sekaligus merupakan bagian dari (perlindungan) Hak Asasi Manusia itu sendiri.1 Hal ini dapat dilihat dari sistem perlindungan Hak Cipta yang bersifat otomatis (automatic protection) sebagai suatu anugerah dari Tuhan Y.M.E2 dan hak ini dijamin oleh Article 27 Universal Declaration of Human Rights yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

1)      Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dan mengambil manfaat dari kemajuan  ilmu pengetahuan.

2)      Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Dengan demikian sebenarnya pelaksanaan dan penegakkan Hak Cipta secara benar bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak ekslusif (exclusive right) merupakan monopoli yang bersifat terbatas (limited monopoly) yang juga bersifat barrier to entry bagi kompetitornya.  Jadi yang harus dijaga dan perlu  diwaspadai  jika pencipta atau pemegang Hak Cipta mengeksploitasi haknya diluar normal exploitation. Makalah ini bermaksud mencermati persinggungan (interface) antara aturan Hak Cipta dan aturan Persaingan.

  1. Aturan  Hak Cipta

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tahun 1994 di Marakesh Uruguay, telah tercapai kesepakatan global dengan Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia  (Agreement on Establishing the World Trade Organization -WTO) yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 7/1994 dengan salah satu agendanya Persetujuan Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual  Termasuk Perdagang Barang Palsu (Agreement on  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods – TRIPs). WTO bertujuan untuk mencapai Persaingan Sehat (fair competition), sedangkan TRIPs bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKI 3 serta memperketat aturan mengenai barang-barang palsu. Dalam pelaksanaannya,  TRIPs mendasarkan diri pada the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (selanjutnya disebut Berne Convention) sebagai basis minimal perlindungan Hak Cipta yang harus dipatuhi oleh Negara anggota.

A. Aturan Standard of Copyright’s Ability Sebagai Dasar Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau Penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 1 UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta). Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 Angka 2 UUHC). Sedangkan Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 1 Angka 3 UUHC).

Ada standar agar suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dapat

dilindungi hak cipta (standard of copyright’s ability) yaitu :4

1.  Originality

The word “original”… or the test of “originality”, is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.

2.  Creativity

Creativity as a standard of copyright ability is to a great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgment of the author in its production, that creativity will render the work original.

3.  Fixation

A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title if a fixation of the work is being  made simultaneously with its transmission.

Persyaratan Ciptaan yang  pertama adalah pemenuhan unsur keaslian (originality) yang  normanya ada dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 19/2002. Berkaitan dengan syarat ” keaslian” (originality) ini, Miller mengemukakan bahwa : 5

The essence of copyrights is originality, which implies that the copyrigh owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not to be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else…..

Hal mendasar pada Hak Cipta adalah keaslian (originality) yang  menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak secara keseluruhan meniru dari orang lain. Jadi mungkin saja dua orang pencipta secara mandiri menciptakan karya yang (hampir) sama, keduanya dapat dilindungi hak cipta tanpa melanggar Hak Cipta satu dengan lainnya. Keaslian dalam system hukum Civil Law System yang kita anut meminta derajat yang sangat tinggi dengan memperhatikan personality sebagai kepribadian yang tercetak dalam karyanya. Keaslian sebagai yang ditentukan oleh Hak Cipta bukan keaslian ide atau pemikiran, tetapi keaslian dalam melaksanakan atau membuat bentuk khusus yang disyaratkan untuk menuangkan ide dan pemikiran tersebut (dalam bentuk material), sebagaimana dikemukakan oleh James Lahore yaitu :6Thus originality for the purposes of Copyright law is not originality of ideas or thought but originality in the execution of the particular form required to express such ideas or thought”. Jadi antara ‘pencipta’ dengan ‘keaslian’ ada kaitan yang erat. Pencipta adalah seseorang yang memberikan eksistensi pada sesuatu.

Persyaratan Ciptaan yang kedua adalah kreativitas (creativity) yang normanya terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 19/2002. Jika suatu karya berasal dari pencipta sebagai hasil kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan,  keahlian, serta pengalamannya dan tidak meniru dari orang lain dapat dikatakan sebagai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Keaslian dan kreativitas merupakan hubungan kausalitas, jika keaslian dipenuhi dengan sendirinya ada unsur kreativitas, tetapi tidak sebaliknya. Kreativitas menyiratkan adanya hubungan sebab akibat antara pencipta dan ciptaannya.

Perwujudan (fixation) dalam bahasa UU No. 19/2002 dirumuskan sebagai “bentuk yang khas dan bersifat pribadi” (Pasal 1 Angka 2 UU No. 19/2002). Artinya tidak ada  Hak Cipta untuk sesuatu yang terbatas pada ide. Hak Cipta melindungi perwujudan atau ekspresi dari suatu ide, bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi sudah merupakan bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, apapun media ekspresi yang digunakan. Sebagaimana pula dinyatakan oleh Strong :7

The province of copyright is communication. Works of art and literature are what copyright protects, no matter what the medium, and works whose purpose is convey information or ideas. In the words of statute, copyright protects” original work of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif artinya satu syarat saja tidak dipenuhi, maka suatu ciptaan tidak dapat dilindungi Hak Cipta dan pembuatnya tidak layak disebut Pencipta. Bahkan jika melihat tradisi hukum yang ada, Civil Law System dengan Author Right System atau Natural Right Justification,  meminta derajat yang tingi untuk persyaratan “originality” dan “creativity” karena Hak Cipta memberikan perlindungan bagi  Pencipta (author right)  sebagai pihak yang memiliki “personal intellectual creation” sebagaimana The Personality Theory” dari Frederich Hegel yang dianutnya. Sebaliknya tradisi hukum Common Law System berdasarkan  Copyright System atau  Functionalist Justification meminta derajat yang tinggi untuk persyaratan “fixation” karena tolok  ukur perlindungan adalah untuk melindungi Ciptaan  dan merumuskan hak-hak terbatas (restricted right) atas penggunaan Ciptaan. Pemikiran  ini dipengaruhi oleh John Locke dengan teorinya The Fruit of Labour.8

Perlindungan Hak Cipta seperti Hak Asazi Manusia, bersifat otomatis (automatic propection), asal ciptaannya memenuhi standard of copyright’s ability. Namun demikian sangat sulit untuk menentukan “siapa pencipta yang sebenarnya dalam kasus sengketa Hak Cipta”. Oleh karena itu untuk kepentingan pembuktian, dihimbau agar karya cipta didaftarkan (sebenarnya lebih tepat diadministrasikan) di Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM.  Pendaftaran ciptaan (karyanya) bukan untuk memperoleh Hak, tetapi sebagai bukti awal (prima facie) jika timbul sengketa. Dengan demikian jika seorang Pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya, bukan berarti yang bersangkutan tidak dapat mempertahankan keabsahan haknya tanpa adanya petikan  pendaftaran ciptaannya (yang disalahkaprahkan sebagai sertifikat oleh masyarakat luas, termasuk penegak hukum). Pencipta tersebut dan aparat penegak hukum  dapat mendayagunakan dan menilai  segala alat bukti yang ada.  Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Ayat (4) jo. Pasal 36 UU No. 19/2002.9

Hak Cipta memiliki dimensi Hak Ekonomi (economic right) dan Hak Moral (moral right). Hak ekonomi diatur dalam Pasal 2 UU No. 19/2002 mencakup Hak untuk mengumumkan (performing right)10 dan memperbanyak (mechanical right)11 serta hak untuk penyewaan (rental right) 12 untuk ciptaan sinematografi, rekaman suara dan program komputer.  Hak ekonomi ini sebagai reward13 atau insentive14 merupakan  kompensasi bagi Pencipta untuk pengorbanannya dari sisi waktu, biaya dan energi yang tidak sedikit dalam menghasilkan ciptaan. Sedangkan Hak Moral (moral right)  meliputi :15

a. The right to attribution (hak kualitas kepemilikan)

yaitu hak dicantumkan (dikenal) namanya sebagai pencipta dan mencegah orang atau pihak lain yang mencoba mengakui sebagai pencipta.

b.The right to integrity (hak atas integritas)

yaitu hak untuk menolak suatu pengrusakan, perubahan dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatam pencipta.

c. The right to divulge (hak untuk memperkenalkan karyanya pada  masyarakat)

yaitu hak pencipta untuk memutuskan jika dan bilamana suatu karya dibuka pada masyarakat.

  1. The right to withdraw (hak untuk menarik karyanya) yaitu hak pencipta untuk menarik suatu karya dari khasanah publik.

Hak  ini mencakup integritas pencipta tidak boleh dihilangkan (nama, judul ciptaan, isi ciptaan tidak boleh dirubah tanpa izin (Pasal 24). Selain itu menyangkut Hak Moral (moral right) termasuk informasi elektronik tentang informasi manajemen16 hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau dirubah (Pasal 25).

Berbicara tentang Sarana Kontrol Teknologi saat ini telah diatur dalam UUHC dalam Pasal 27 dan 28 UUHC sebagai berikut:

Pasal 27

Kecuali dengan izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak boleh dirusak, ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

1)      Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini terkait dengan Digital Agenda yakni agenda yang diatur dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) Performers and  Phonograms Treaty (WPPT) dan WIPO Copyright Treaty (WCT) yang disahkan dengan Keppres No. 19/1997 dalam menyikapi perkembangan yang pesat dari internet dan teknologi digital.

Dalam kedua treaty tersebut,  Sarana Teknologi (tecnological measure) secara luas didefinisikan sebagai :”any technology, device or component that, in formal course of its operation , its designed to prevent or restrict acts, in  respect of works or other subject matter, which are not authorized by  the rightholder of any copyright, related right or the sui generic right “. Disini juga diintrodusir istilah Hak Informasi Manajemen (right management information) yang diartikan sebagai:” is any information provided by the right holders which identifies the work, its author or owner, or information about the terms and conditions of use of work and any numbers or codes that represent such information”.

Berkaitan dengan sarana kontrol teknologi dan Hak Informasi  Manajemen ada 3 (tiga) lapis  perlindungan yakni:17

  1. 1. Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait (copyright and neighbouring right protection);
  2. 2. Perlindungan teknik untuk menutup akses (technical protection to block access);
  3. 3. Perlindungan Hukum melawan Pembobolan (legal protection against circumvention).

Hal ini diatur dalam Article  11 WCT menentukan bahwa:

Contracting parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this treaty or the Berne Convention and that restricted acts in respects of their works which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Sarana teknologi ini dianggap efektif jika penggunaan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta atau ciptaan lainnya dikontrol oleh Pemegang hak melalui penerapan kontrol akses atau proses perlindungan, seperti kode rahasia, password, bar code, serial number teknologi enkripsi encryption,  teknologi deskripsi (decryption), scrambling atau transformasi lain dari ciptaan, atau ciptaan lain,  atau suatu mekanisme kontrol pengcopyan yang dapat menjamin perlindungan ciptaan secara obyektif.

Kedua treaty tersebut,  pada dasarnya untuk mengharmonisasikan ketentuan yang terkait dengan  hak ekonomi (economic right) yang mendasar dalam Hak Cipta bukan dalam kaitannya dengan hak moral (moral right) sebagaimana pengaturan UU No. 19/2002 kita. Hal tersebut mengingat adanya ketentuan  sebagai perluasan Hak Ekonomi. Pertama,  memperluas hak pengkomunikasian pada masyarakat (the communication to the pulic right) yang terdapat dalam Berne Convention, yakni termasuk mengumumkan dalam bentuk citra dan teks  (text and image). Kedua, menambahkan adanya Hak Penyediaan secara Memadai bagi Masyarakat (the right of making available to the public) karena penentuan akses tidak lagi tergantung pada Pencipta, tetapi terserah pada  pengguna  (user) internet kapan dan dimana yang bersangkutan ingin mengakses ciptaan. Ketiga, memberikan perlindungan dari tindakan yang bersifat penyalahgunaan teknologi,  penghapusan atau penghilangan hak pengelolaan informasi secara elektronik yang melekat pada ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Standar ini juga harus diterapkan bagi karya pertunjukan dan karya rekaman suara yang dilindungi berdasarkan Hak Terkait dengan Hak Cipta .

B. Aturan Pembatasan (limitation) Untuk Menguji Eksploitasi Hak Cipta

Ekploiasi Hak Cipta juga bisa diuji  aturan pembatasan (limitation) hak eksklusif atau penggunaan wajar (fair dealing) kreasi intelektual. Pembatasan pertama didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum (public interest). Cicero menyatakan bahwa:” the good of the  people is the chief law”.18 Hal senada dikemukakan oleh Sir Richard Steele yang mengatakan:“The noblest motive is public good“.19 Manakala mempertimbangkan ketertiban umum ataupun kepentingan umum, ada yang harus diingat bahwa keadilan (justice) harus dan harus selalu dilakukan. Ketertiban umum atau kepentingan umum tidak tunduk pada uji objektif tertentu, namun motif penghargaan yang inheren yang utama adalah kebaikan masyarakat umum. Dalam situasi dan kondisi khusus kebutuhan mayoritas mengalahkan kebutuhan individu dan warganegara harus mengalahkan kepentingannya untuk kebaikan masyarakat keseluruhan secara luas. Hak eksklusif Hak Cipta dapat  dibatasi untuk kepentingan masyarakat atau Negara  yang lebih luas sebagaimana dalam Panel WTO dinyatakan: ”legitimate interest as a normative claim calling for the protection of interest that are’justifiable’ in the sense that they are supported by relevant public policies or other social norms”. 20

Pembatasan utama Hak Cipta dengan adanya kewenangan negara untuk melarang pengumuman, penggunaan dan pelaksanaan Hak Cipta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 17 UU No.19/2002) Beberapa Negara anggota menetapkan bahwa masalah  kesehatan dan nutrisi merupakan area yang sejalan dengan kepentingan publik, demikian pula dengan masalah pertahanan dan  keamanan negara serta lingkungan hidup.

Penekanan public interest sebagai suatu keseimbangan disatu sisi hak dari Pencipta dan disisi lain kepentingan masyarakat untuk mengakses Ciptaan. Hak Cipta tunduk pada pembatasan untuk penggunaan pribadi atau kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi sistem Hak Cipta untuk mennyeimbangkan  pengeksploitasian Hak Cipta untuk ciptaan  dan produksi karya seni dan sastra dan untuk menjawab kepentingan umum dalam hal ketersediaan secara luas materi Ciptaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan:21

Today the subject attracts a great deal of interest and indeed, debate. Both aspects of the public interest  in copyright are now generally recognised . On the one hand, copyright is acknowledged to be a motor for stimulating creative activity, thereby promoting learning and progress for the benefit of the public; on the other hand, limitations and exceptions to copyright answer to the public interest in the widdest possible availability of copyright material. A successful copyright law must find a balance between these two goals of public policy.

Dalam Berne Convention diatur ketentuan  pembatasan (limitation) yang  terkait dengan de minimis doctrine/de minor reservations doctrine. Artinya berdasarkan doktrin tersebut,  hak ekslusif  pencipta tidak dilanggar dalam hal penggunaan  ciptaan secara minimal atau persyaratan minimal. Pembatasan mencakup penggunaan ciptaan secara wajar  untuk tujuan: 22

  1. a. Public speech
  2. b. Quotation
  3. c. School book and chrestomathies
  4. d. Newspaper articles
  5. e. Reporting current events
  6. f. Ephemeral recordings
  7. g. Private use
  8. h. Reproduction by photocopying in libraries
  9. i. Reproduction in special characters for the use of the blind
  10. j. Sound recording of literary works  for the use of blind
  11. k. Text of the songs
  12. l. Sculptures on permanent display in public places
    1. m. Artisics work used as a background in films or television programmes
    2. n. Reproduction in the interests of public safety.

Di Indonesia ketentuan pembatasan terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan 24 UU No. 19/2002.

Di luar konteks tersebut, pembatasan Hak Cipta diuji berdasarkan pada three step test (yang diatur dalam Article 13 TRIPs dan Article 9(2) Berne Convention serta Article  16 WPPT :“Members shall confine limitation or exception to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the right holder”. Three step test bertujuan untuk menguji apakah  aturan pembatasan  dalam Hak Cipta tidak disalahgunakan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara pemberian hak ekslusif dan persyaratan dalam hak cipta yang juga membatasi hak ekslusif. Penggunaannya mengikuti tiga tahapan yang bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan yakni:23

  1. 1. Criterion 1: Basic rule: limitation must be certain special cases;
    1. 2. Criterion 2: First condition delimiting the basic rule: No conflict with a normal exploitation-compulsory licences impossible;
    2. 3. Criterion 3: Second condition delimiting the basic rule: no unreasonable prejudice to legitimate interests-compulsory licences possible.

Seperti dalam kasus Dalam kasus Technological Information Library Hannover (TIB).24 TIB adalah lembaga yang memiliki spesialisasi dalam penyediaan literature dibidang teknologi, kimia, matematika dan informasi teknologi. Berdasarkan permintaan seorang atau perusahaan , perpustakaan menyediakan fotocopy dari artikel yang diterbitkan oleh journal berkala dan mengirimkannya melalui email atau fax dan menyediakan katalog elektronik yang dapat diakses secara elektronik. Kasus ini diuji oleh pengadilan berdasarkan three step test . Certain special cases, kasus ini terkait dengan personal use dan kepentingan yang dipengaruhi kepentingan umum untuk memperoleh akses informasi. Normal exploitation dilihat dari implikasinya dipasar dari kegiatan TIB, yang dielaborasi oleh pengadilan bahwa penyebarluasan copy dalam perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini, secara fungsional mampu melengkapi cara biasa pengkomunikasian pada ciptaan melalui publikasi, sehingga seolah perpustakaan bertindak selaku penerbit dan hal ini bertentangan dengan normal exploitation. Partisipasinya dalam pengeksploitasian ciptaan  karena perkembangan teknologi dan ekonomi dapat dianggap secara ekonomi mengganggu hak ekploitasi pencipta.  Sebaliknya,  secara a-contrario, norma pembatasan termasuk three step test dapat dipakai juga untuk menguji apakah Pencipta/Pemegang Hak Cipta mengekploitasi haknya di luar ekploitasi normal, yang tentunya hal tersebut merupakan indikasi penyalahgunaan hak eksklusifnya.

C. Aturan Perjanjian Lisensi Untuk Menguji Eksploitasi Hak Cipta

Lisensi (licence)  diartikan sebagai :25A personal privilege to do some particular act…. and is ordinary revocable at the will of Licensor and is not assignable”. Dalam  UU No. 19/2002, lisensi didefinisikan sebagai: “Ijin yang diberikan oleh Pencipta/ Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian untuk menikmati manfaat ekonomi (hak eksklusif) dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.

Berkaitan dengan  perjanjian lisensi, Article 40 TRIPS yang mengatur Pengendalian Praktek Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi yang menetapkan:

Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. Nothing in this agreement shall prevent members from specifying in their legislation licensing practies or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market

Bahkan Philip Griffth menyatakan : “its is one the criticisms aimed at intellectual property system that the legal monopoly rights provide opportunities for right owner to engage in anti competitive arrangements when granting licences and permission to use sought after right”.26 Tindakan pengeksploitasian Hak Cipta diluar ekploitasi normal yang merupakan penyalahgunaan Hak  banyak terjadi  dalam rangka perjanjian lisensi.

Di Indonesia dalam ketentuan persetujuan lisensi lazimnya dibuat tidak untuk lisensi eksklusif (khusus) agar Pencipta/Pemegang Hak Cpta  dapat tetap melaksanakan haknya atau memberikan lisensi yang sama bagi pihak ketiga. Dengan demikian jika diinginkan lisensi eksklusif (exclusive license), maka harus diperjanjikan secara tegas. Selain itu ada aturan  larangan perjanjian lisensi (Pasal  47 UU No. 19/2002):

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek perjanjian lisensi terdapat  beberapa persoalan yang menonjol yang harus diwaspadai sebagai tindakan yang dapat melanggar  aturan Hak Cipta tersebut di atas, ataupun aturan Persaingan (Anti Trust)  yakni perjanjian lisensi yang terkait dengan klausula yang memuat ketentuan mengenai:

  1. a. Royalty
  2. b. Grantbacks
  3. c. Tying Arrangements
  4. d. Package Licensing
  5. e. Granting an exclusive license
  6. f. Limit on Use of Trademarks
  7. g. Exclusive dealing :restriction against the Licensor or Licensee Dealing in Competitiv Products
  8. h. Quality Restriction
  9. i. Field of Use Restriction
  10. j. Price Restriction
  11. k. Customer Restriction
  12. l. Quantity Restriction
  13. m. Customer Restriction
  14. n. Customer restriction
  15. o. Preserving value of Rights and Challenges to Validity of Rights.

Perjanjian lisensi yang merupakan penyalahgunaan Hak Cipta, tentunya tetap dapat dibatalkan (voidable atau vernietigbaar) oleh salah satu  pihak  yang dirugikan, umumnya oleh  licensee berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian. Dalam konteks perjanjian lisensi,  banyak negara juga menafsirkan penyalahgunaan hak ini  sebagai penyalahgunaan keadaan (undue influence atau misbruik van omstandigheden) dan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila dalam suatu perjanjian, prestasi kedua belah pihak tidak seimbang.27 Keadaan tersebut disebabkan salah satu pihak (dalam hal ini penerima lisensi) mengalami ketergantungan baik secara kejiwaan, maupun secara ekonomi terhadap pihak lain (licensor). Oleh karena ketergantungan itu,  pihak yang kuat  (licensor) dengan berlindung di balik asas kebebasan berkontrak  (freedom of contract) dapat menetapkan klausula yang memberatkan pihak lain.28 Penyalahgunaan hak  yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keadaan umumnya dikaitkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Pasal tersebut mengatur syarat sahnya perjanjian yang meliputi:

  1. kesepakatan untuk mengikatkan diri;
  2. 2. kecakapan untuk membentuk perjanjian;
  3. obyek tertentu ;
  4. causa sebagai tujuan yang diperbolehkan  oleh hukum;

Adapun syarat yang tidak dipenuhi dalam penyalahgunaan keadaan adalah syarat kesepakatan, karena dianggap tidak adanya pernyataan kehendak yang bebas ketika memberikan kesepakatan. Untuk itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan bilamana ia tidak menghendaki perjanjian tersebut dan yang bersangkutan harus membuktikan:

  1. pihak lain telah menyalahgunakan kesempatan yang dapat berupa kesempatan karena keunggulan ekonomi ataupun keunggulan kejiwaan dan
  2. ia mengalami kerugian.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif dan merupakan hubungan kausal satu sama lain. Dengan demikian meskipun salah satu pihak terbukti telah melakukan penyalahgunaan keadaan, tetapi jika Penggugat tidak nyata-nyata merugi atau dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan tersebut, maka gugatannya tidak akan berhasil.29

c.  Aturan Exhaustion Right Untuk Menguji Eksploitasi Hak Cipta

Satu hal lagi yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menguji ada tidaknya  ekplotasi Hak Cipta diluar eksploitasi normal yang mengindikasikan penyalahgunaan hak adalah  doktrin atau aturan  exhaustion rights. Prinsip dan aturan exhaustion right diatur dalam Article 6 TRIPs: “for the purpose of dispute settlement  under this agreement, subject to the provisions of article 3 and 4 nothing in this agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights”. Secara eksplisit tidak ada pengaturan exhaustion right dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia,30 namun secara implisit dapat dilihat terkait dengan hak eksklusif  Pencipta/Pemegang Hak Cipta  utamanya yang menyangkut hak distribusi dari pemegang Hak Cipta. Prinsip exhaustion right berarti: “a right is exhausted once it is put onto the market by or with consent of the right holder. Exhaustion can only occur once a physical protected good has been placed on the market by or with the consent of the owner”. 31

Prinsip ini sudah mapan dalam hukum HKI pada umumnya dan Hak Cipta secara khusus di Uni Eropa  dan hukum nasional negara maju. Prinsip ini  mengatur bahwa pemegang HKI  tidak dapat menggunakan hak eksklusifnya untuk melarang penjualan atau mengontrol pemasaran berikutnya dari produk atau barang yang bermuatan HKI yang pada saat penjualan pertama (first sale) telah dilakukan olehnya atau dengan izinnya atau berdasarkan kesepakatannya.  Hal ini didasari pemikiran bahwa sipemegang HKI telah memperoleh cukup kompensasi sesuai kehendaknya pada saat penjualan pertama kali.32 Berdasarkan exclusive rights nya, pemegang HKI dapat memutuskan kapan dan dimana dia akan meletakan produk yang terkait dengan kreasi intelektualnya di pasaran untuk pertamakalinya.  Namun demikian, manakala sudah diputuskan pemasarannya, maka yang bersangkutan tidak dapat mencegah produk kreasi intelektualnya itu diimpor di luar wilayah pemasaran yang telah dipilihnya pertamakali. Kasus yang cukup terkenal adalah  kasus Centrafarm v. Sterling.33

Dalam hal pemegang HKI secara umum dan Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara khusus mengeksploiasi haknya di luar eksploitasi normal dan melanggar ketentuan exhaustion right, maka hal ini tidak membawa akibat hukum pembatalan. Eksistensi (existence) HKI  atau Hak Ciptanya tetap ada, namun dalam pelaksanaan (exercise) HKI atau Hak Ciptanya dapat dibebani lisensi secara tidak sukarela (non voluntary licence).

  1. III. Aturan Persaingan Untuk Menguji Eksploitasi Hak Cipta

Sebenarnya Hak Cipta dapat dilihat sebagai turunan dari norma Persaingan Sehat (fair competition) untuk menanggulangi masalah adanya anggapan bahwa ”Kepemilikan umum atas suatu benda (public goods)” dan memastikan bahwa pendompleng (free riders) tidak akan secara  mudah memperoleh manfaat  atas kreasi intelektual orang lain. Perlindungan hukum HKI secara umum dan Hak Cipta secara khusus untuk menanggulangi resiko kegagalan pasar yang kerap terjadi atas produk yang dianggap sebagai  milik umum. Hal ini dinyatakan oleh Julie cohen:34

Market failure , properly understood encompasses not only  cases in which the parties fail to transact, or find it too expensive, but also cases in which  consensual, relatively costless transactions nonetheless fail to produce particulars outcome that have been defined to be socially valuable. When market institutions fail, use of public process of law making to reshape them is entirely appropriate. Market institutions are in and of human society, not a fixed axis around which human society revolves.

Manakala lembaga pasar gagal,  maka dibutuhkan simultan melalui penggunaan proses publik dari pembuatan hukum untuk membentuk kembali lembaga pasar secara layak dengan cara persaingan sehat dan infrastruktur pendukungnya, termasuk  aturan Hak Cipta.  Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Stephen Sya Lieing Siew bahwa:35

The best stimulant economic activity, …is competition since it guarantees the widest possible freedom of action to all. An active competition policy makes it easier the supply and demand structures to continually adjust to technological development …Competition enables enterprises to continuously improve  their efficiency through the interplay of decentralized decision making machinery, which is the sine qua non for steady improvement of living standards and employment prospects within the countries …Competition policy is from this point of view, an essential means for satisfying the individual and collective needs of society to a great extent.

Berkaitan dengan Persaingan dinyatakan  bahwa:” An effective Competition policy is the sole means of making the most of potential offered by completion of larger market… More competition will also strengthen the positition of … industry in both world and domestic market. 36 HKI  secara umum dan Hak Cipta secara khusus dalam konteks persaingan merupakan suatu proses penemuan (invention) dan merangsang kreativitas perusahaan-perusahaan untuk mencari produk-produk, proses-proses, pasar-pasar penjualan, dan solusi-solusi masalah efektif, yang baru,37 serta memacu kreativitas intelektual.

Namun demikian disadari  adanya sifat kontradiktif antara  norma Hak Cipta dan norma Persaingan. Di satu sisi, adanya penetapan  hak ekslusif  (exclusive right) Hak Cipta sebagai ganti atas kesenjangan produk intelektual,  maka perlindungan ini menetapkan batasan untuk masuk pasar  yang  dapat merugikan Persaingan Sehat (fair competition). Di sisi lain justru norma persaingan bertujuan untuk mengurangi praktek praktek yang dapat mengakibatkan distorsi pasar  yang dapat mempengaruhi baik perdagangan nasional maupun internasional. Dalam hal ini Hak Cipta secara aktual bekerja melawan prinsip-prinsip persaingan.

Prinsip dalam kebijakan persaingan adalah “unfair methods or competition in or affecting commerce and unfair or deceptive acts or pratices in or affecting commerce, are here by declared unlawful”. Hakekat dari persaingan adalah pentingnya persaingan dalam memfungsikan ekonomi pasar secara tepat.38 Kebijakan persaingan mengupayakan pencegahan praktek-praktek komersial yang bersifat pembatasan (restrictive commercial practices) yang akan melemahkan tingkat efisiensi produksi dan penyebarluasan arus barang dan teknologi.

Di Indonesia benturan antara aturan  Hak Cipta di satu sisi dengan aturan Persaingan di sisi yang lain belum pernah teruji karena adanya ketentuan perkecualian yang terkesan memberikan keistimewaan bagi Pemegang HKI secara umum dan Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara khusus.  Hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta. Aturan Persaingan  terdapat dalam UU No.5/1999 tentang Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.39 Perlakuan istimewa terhadap pengusaha pemegang HKI  termasuk Hak Cipta, dapat dilihat dari perkecualian yang diatur dalam Pasal 50 Huruf b  No. 5/1999 yang menetapkan  bahwa:

“…  yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah…perjanjian yang berkaitan dengan HKI seperti lisensi paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba…”. 40

Apabila melihat ketentuan tersebut, walaupun dengan bahasa berbeda mirip dengan  aturan yang terdapat dalam Article 295 (Ex. Art.222) European Community (EC)  Treaty yang menentukan: : “This Treaty shall in no way prejudice the rules in Member State governing the system of ownership”. Apabila kita menelan mentah-mentah aturan Pasal 50 Huruf b UU No. 5/1999 sejalan  Article 295 EC Treaty tersebut seolah-olah Hak Cipta  tidak terjamah oleh aturan persaingan.

Namun apabila kita analisis lebih jauh pemegang HKI sebagai pihak yang memiliki posisi berunding (bargaining position) lebih kuat memiliki potensi yang sangat besar untuk menyalahgunakan haknya (misbruik van recht atau abuse of right).41 Keberpihakan ini tentu akan menghambat akselarasi dari upaya pencapaian Persaingan Sehat (fair competition) itu sendiri. Banyak kasus yang memperlihatkan bagaimana proteksi yang berlebihan yang diberikan kepada pengusaha tidak mampu meningkatkan kinerja (performance) dan efisiensi (efficiency)nya.  Pemegang HKI telah  memiliki exclusive rights yang merupakan  keunggulan  ‘monopoli’ atas kreasi intelektualnya. Adanya pengecualian pemberlakuan UU No.5/1999 seolah memberikan perlindungan ganda (double protection) yang sebenarnya merusak prinsip fairness and justice.

Kemudian kita beranjak pada permasalahan berikutnya: :”Apakah ketentuan Pasal 50 Huruf b UU No.5/1999 (yang senada dengan Article 295 EC Treaty) merupakan “aturan pengaman (safeguard)  bagi Aturan Hak Cipta Nasional?” Sebagaimana diketahui dalam Hak Cipta ada prinsip territoriality bahwa perlindungan Hak Cipta tergantung pada Negara yang dituju dan hal tersebut diatur dalam hukum nasional masing-masing Negara.

Dalam pendekatan yang konvensional lazimnya Article ini diterapkan dengan menerapkan dikotomi antara eksistensi (existence) dan pelaksanaan (exercise) dari hak.  Hal ini dapat dilihat dari kasus Consten Grundig v. Commision Case.42 Kasus ini kemudian dibawa ke European Court of Justice (ECJ) yang memutuskan bahwa “Eksistensi (existence) hak sepenuhnya kewenangan nasional Negara, namun dalam pelaksanaan hak (exercise), haruslah menghormati  aturan persaingan yang dibuat oleh Masyarakat Uni Eropa (EEC Treaty)”. Inilah yang dinyatakan sebagai “It is in this policy context that the relationship between EC competition law and IPRs can be evaluated”.43

Belajar dari pelaksanaan kedua aturan yakni di satu sisi aturan HKI pada umunya dan Hak Cipta secara khusus, dan aturan persaingan pada sisi yang lain, kiranya ketentuan Pasal 50 UU No. 5/1999 jangan  ditelan mentah-mentah. Hal ini  sebagaimana pernyataan Steven D. Andermen44 sebagai berikut:

“…nevertheless, the need for adequate incentives for innovation cannot justify a complete immunity to IPRs  from the rules designed to protect effective competition in markets. While there is no longer an assumption of an inherent conflict between two policies, certain forms of exercise of IPRs, including certain type of licensing agreement entail real risk to competition”.

Artinya Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap dapat menguji pelaksanaan Hak Cipta  yang keluar dari normal exploitation. Pengujian dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan Hak Cipta yang ditutupi dengan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta Tidak mengganggu tujuan GATT/WTO yakni  Persaingan Sehat  (fair competition) dan tidak bertentangan dengan tujuan diterbitkannya UU No.5/1999.45

Doktrin pembatasan perdagangan (restrain of trade)  adalah  melarang perbuatan pembatasan perdagangan yang dapat menimbulkan  efek negatif  terhadap persaingan, misalnya , menyebabkan timbulnya monopoli. Dalam perkembangannya doktrin ini diperluas bahwa tidak semua pembatasan perdagangan bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi persaingan  secara “ direct and immediate” yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Dengan demikian apabila suatu tindakan memiliki efek negatif bagi persaingan, namun tidak secara langsung, tetap dianggap tidak bertentangan dengan aturan persaingan. Sebaliknya jika suatu tindakan memiliki efek langsung  terhadap persaingan, walaupun tindakannya tergolong layak (reasonable)  tetap dianggap melanggar aturan persaingan. Inilah yang dikatakan bahwa elemen ‘reasonableness’ tidak dapat menjadi  suatu  dasar pembelaan (defense).

Belajar dari pelaksanaan HKI dan aturan persaingan di Negara Eropa, issue utama yang dibawa adalah baik aturan HKI maupun  aturan Persaingan adalah memfungsikan secara efektif internal market di kalangan Uni Eropa (European Community). Pasar berfungsi dengan baik jika ada Persaingan Sehat (fair competition) sebagaimana  dinyatakan  bahwa:” An effective Competition policy is the sole means of making the most of potential offered by completion of larger market… More competition will also strengthen the positition of European industry in both world and domestic market “.46

Dalam kondisi yang bagaimana perjanjian lisensi menjadi isu persaingan ? Ada dua hal yang harus diperhitungkan untuk pengecualian. Pertama, market share /threshold bahwa perjanjian lisensi tidak menjadi masalah,  sepanjang tidak melebihi persentase tertentu ( di Jerman 30 % pangsa pasar); Kedua, tidak termasuk hard core or black list restriction, misalnya, pengusaha memiliki pangsa pasar yang rendah, namun karena Hak Cipta nya mampu memproduksi dengan harga rendah, maka  price fixing juga illegal jika terkait dengan pangsa pasar.

Apakah Hak Cipta  dengan hak ekslusifnya dengan sendirinya menjadikan posisi dominan (dominant position)  di pasar? Harus ditentukan dulu apa yang dimaksud  pasar terkait (relevant market), kemudian tentukan apa yang dimaksud pangsa pasar (market share)? Hak ekslusif mungkin secara ekonomi menjadi monopoli karena dengan kemampuan Hak Ciptanya, seorang pengusaha dapat membuat produk dengan kualitas tinggi dan mungkin dengan harga yang lebih tinggi dari yang lain, namun bukankah pengusaha ini masih memiliki pesaing? Kadang-kadang pemegang Hak Cipta memiliki posisi dominan, namun manakala  pangsa pasar pasar terlalu kecil juga tidak menjadikannya  monopoli. Relevant market didefinisikan sebagai pasar dimana sirkulasi produk  dan ada transmisi secara geografis.  Pasar perusahaan yang dimaksud haruslah  pasar yang relevan  atau bagian yang substansial dari pasar tersebut. Berkaitan dengan persyaratan pasar yang relevan (common market) ada kekhawatiran bahwaa47a narrowly defined market can produce the result that possession of an IPR can coincide with or contribute to a position of dominance on a market by reducing the possibilities of substitution”.     Berfokus pada ‘the relevant product market’ , EC mendefinisikan sebagai:” all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumers, by reason of the products characteristics, their prices and their intended to use”. Pendefinisian ini akan berpengaruh pada penetapan adanya posisi dominan. Ada beberapa persyaratan yang harus dibuktikan :48

  1. Pangsa pasar perusahaan dibandingkan dengan kekuatan aktual maupun potensial dari para pesaingnya pada pasar
  2. Dengan melihat apakah perusahaan menguasai kontrol harga
  3. Hambatan untuk masuk ke pasar termasuk derajat integrasi vertikal perusahaan, biaya-biaya yang timbul kala masuk pasar dan keunggulan tekhnologinya dibanding para pesaingnya, misalnya karena divisi R&D sudah dikelola dengan baik.

Prinsip persyaratan ini dikembangkan oleh ECJ dalam upayanya memberikan solusi yang terbaik atas konflik di satu sisi penerapan  aturan  pergerakan bebas dari arus barang dan  jasa (free movement of goods and  services) dan  di sisi lain scope perlindungan Hak Cipta secara nasional. Apakah masih ada pengusaha yang mampu menawarkan produk substitusi  (substitute ability)? Posisi dominan yang memungkinkan  penyalahgunaan hak mensyaratkan bukti:49

  1. 1. Posisi dominan di pasar  terkait dengan fasilitas esensial yang dibutuhkan. (Market dominance related to essentiality –essential facility)
  2. 2. Penyalahgunaan hak (abuse of right) terjadi jika bertentangan dengan :
    1. a. Adanya kebutuhan untuk penyediaan produk baru (providing  new products)
    2. b. Adanya tindakannya tidak dapat dibenarkan (doing unjustified conduct)
    3. c. Adanya tindakan untuk menahan (sampai dibutuhkan ) pasar  primer yang menimbulkan pengaruh bagi pasar sekunder yang lain  (reserving another market).

Selain itu dalam salah satu syarat aturan persaingan,  tercakup fasilitas essensial (Essential  Facilities) yang  terkait dengan Essential Facilities  Doctrine yang dikenal luas di Negara-negara Eropa dan Amerika, walaupun dengan cara penerapan yang berbeda. Premise dasarnya sama yaitu: “Pemilik fasilitas dalam kondisi tertentu diwajibkan untuk memberikan akses bagi pihak lain”.50 Prinsip ini didesain untuk menciptakan tanggunggugat  bagi pelaku usaha  selaku pihak yang memonopoli  dan mengontrol apa yang disebut dengan ‘ essential facilities’ . Artinya pengusaha bersalah jika menolak secara aktual ataupun potensial akses dari pesaing atas fasilitas tersebut, manakala  fasilitas tersebut secara layak tidak dapat ditiru dan tidak ada pembenaran secara teknis ataupun bisnis untuk penolakan akses.

Teori ini dikembangkan sebagai penetapan tanggunggugat yang berbeda dari apa yang selama ini secara tradisional  dikenal sebagai ‘ refusal to deal’ atau ‘monopolization’. Doktrin ini berfungsi sebagai ‘  res ipsaloquitur.’51 Jadi ‘essential facilities doctrine’ dibutuhkan untuk memberikan akses bagi masyarakat. Doktrin ini  sebagai alat Bantu analisis kasus-kasus Antitrust, terutama jika tidak mudah untuk menentukan apakah ada penyalahgunaan HKI atau Pemegang HKI bertindak sesuai skope monopoli yang didasarkan pada hak ekslusif (exclusive right) nya, seperti dalam kasus Magill. 52

Kasus Magill menyangkut  Radio Telefis Eireann(RTE) dan Independent TV Publication (ITP). Umumnya penduduk di Irlandia dapat menerima siaran program televisi RTE, ITV dan BBC. Namun demikian pada saat itu,  tidak ada satupun panduan program televisi mingguan yang tersedia  bagi pangsa pasar disana. Setiap stasiun televisi menerbitkan panduan program siaran yang secara ekslusif  menyangkut  daftar program siarannya  secara mingguan dan hal tersebut dilindungi Undang-Undang Hak Cipta di Negara Irlandia dan Inggris Raya (United Kingdom) untuk mencegah tindakan penggandaan (reproduction) oleh pihak ketiga. Demikian halnya RTE menerbitkan sendiri panduan program televise mingguannya , sedangkan ITV melaksanakan tindakan yang serupa melalui ITP suatu perusahaan yang didirikan khusus untuk itu. ITP, RTE dan BBC melaksanakan kebijakan perusahaan yang terkait dengan penyebarluasan daftar program siaran  dengan ketentuan sebagai berikut: (a) mereka menyediakan jadual program siaran secara gratis berdasarkan permintaan bagi majalah mingguan dan berkala berkaitan dengan lisensi tanpa royalty dan menetapkan syarat-syarat dan kondisi tertentu agar informasi tersebut dapat digandakan; (b) penerbitan daftar program siaran secara harian dan bila terdapat hari libur, maka  daftar siaran diterbitkan untuk dua hari sekaligus. Daftar ini dapat diterbitkan oleh media dengan persyaratan khusus yang terkait dengan bentuk publikasi; (c) publikasi dalam “high light” mingguan juga diberikan, namun  ITP, RTE dan BBC menekankan secara ketat  persyaratan lisensi bahkan melalui jalur proses lembaga hukum jika dibutuhkan atas tindakan publikasi  yang bertentangan dengan  persyaratan mereka. Magill TV Guide Ltd. (Magill) berusaha untuk menerbitkan panduan siaran televise mingguan  secara komprehensif, namun tindakan tersebut dicegah oleh  RTE dan BBC yang meminta penetapan sementara pada pengadilan (injunction relief) untuk mencegah Magill menerbitkan panduan program televisi mingguan. Magill meminta kepada Komisi Persaingan untuk  menetapkan bahwa RTE dan BBC telah menyalahgunakan posisi dominan mereka  sebagai pemegang Hak Cipta  karena menolak untuk memberikan lisensi atas publikasi panduan siaran televisi mingguan  mereka. Komisi Persaingan Eropa menetapkan bahwa ada pelanggaran atas Article 86  EC Treaty dan memerintahkan ketiga perusahaan televisi tersebut untuk  membatalkan persyaratan dan kondisi perjanjian lisensi dengan  cara memasok program siaran yang diinginkan Magill berdasarkan basis non diskriminasi  (secara equal sama dengan) daftar program siaran mingguan mereka dan mengizinkan pihak ketiga untuk melakukan  tindakan penggandaan daftar program siaran tersebut. Komisi juga menekankan bahwa jika ketiga perusahaan televisi tersebut memilih untuk memberikan izin penggandaan program siarannya, maka royalty yang diminta haruslah layak.

Dalam kasus tersebut, dimana terdapat perbedaan dua pasar yakni:

  1. fasilitas essensial sebagai pasar primer (essential facility as the first market) yaitu TV program sebagai pasar informasi
  2. 2. pasar sekunder (secondary market) yaitu daftar acara TV (TV listing)

Posisi dominan di pasar artinya Hak Cipta adalah legal,  namun dengan Hak Ciptanya seorang pengusaha tidak diizinkan untuk membangun pasar essensial  (essential facility as the first  market) sedemikian rupa sehingga mengecualikan pesaing pada pasar sekunder (secondary market). Jadi dengan posisi dominannya seorang pengusaha tidak boleh menahan  dan memonopoli pasar sekunder. Untuk itu terkait dengan fasilitas essensial, disyaratkan  pengusaha untuk mengizinkan munculnya produk baru, sehingga jika pengusaha tersebut menolak memberikan lisensi berarti dia menyalahgunakan haknya (abuse of right). Dalam hal ini  pengadilan harus memperhatikan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak yakni pemegang Hak Cipta dan konsumen pengguna berdasarkan “Inherently Theory” yang dikembangkan di Amerika. Namun di Jerman pemegang Hak Cipta dapat meluaskan hak ekslusifnya jika konsumen akan menikmati kualitas yang tinggi, produk baru dan harga yang bersaing.

Dalam praktek di beberapa Negara seperti Amerika dan Eropa, aturan hukum Persaingan dijadikan basis untuk penilaian adanya penyalahgunaan HKI ataupun Hak Cipta dalam konteks ini, sebagaimana pernyataan di bawah ini:53

EC Competition Law in recent years has quite dramatically demonstrated its capacity to regulate the exercise of Intellectual Property Rights (IPRs). In Magill54 the Court of Justice confirmed that the European Commission has the power to end abusive refusal to license by imposing a compulsory  copyrights license. In other recent cases, the Court of Justice has held the Competition rules in the Treaty may be used as the basis to prevent IPRs owner from acquiring competitors firms with similar technology,55 using aggressive discounting and pricing scheme56 and engaging in products bundling57

Dalam kaitan aturan  HKI dan aturan  Persaingan Drexl menyatakan ada 2  (dua) type persaingan (competition) yakni:58

  1. Kompetisi dengan pengganti (competition by substitution)
  2. Kompetisi dengan imitasi  (competition by i by imitation )I dan posisi dominan di pasar untuk memberikan lisensi untuk mengizinkan munculnya produk baru, sehingga jika menolak memberikan lisensi

Hak eklusif dalam HKI adalah untuk mencegah pihak lain melakukan persaingan dengan cara meniru (competition by imitation). Mengingat perlindungan HKI sebagai incentive yang mampu mendukung kegiatan inovasi, kreativitas. Namun demikian jika ada pihak lain yang meminta lisensi secara sukarela (voluntary) ditolak oleh pemegang HKI, maka  berarti tidak ada kemungkinan membangun produk substitusi  (competition by substitution). Akibatnya  tidak dapat dihindarkan akan timbul persaingan dengan cara meniru (competition by imitation). Dengan demikian hanya competition by substitution yang dapat dijadikan  pembenar  (justification) untuk mengesampingkan pihak lain yang akan melakukan competition by imitation. Dengan membiarkan adanya competition by imitation karena menolak memberikan lisensi, maka hal ini dapat merusak kreativitas dan inovasi. Jadi pemegang HKI pada umunya atau Hak Cipta secara khusus harus memberikan lisensi (non voluntary licence) bahkan jika ditetapkan di undang-undang bisa bersifat  lisensi wajib (compulsory licence)  dan memperoleh royalty atau remuniration. Tindakan penolakan  oleh Pemegang HKI termasuk oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berdasarkan Hak Eksklusifnya untuk memberikan lisensi, apalagi terkait dengan fasilitas essensial (essential facility) adalah penyalahgunaan hak  ( misbruik van recht atau abuse of right) yang merusak prinsip Persaingan Sehat (fair competion).

III.Penutup

Kebutuhan untuk memberikan penghargaan (reward), perangsang (incentive) bagi Pencipta/ Pemegang Hak Cipta  tidak langsung membenarkan “imunitas” Hak Cipta dari aturan-aturan hukum Persaingan Sehat (fair competition) secara efektif di pasaran. Perkembangan kasus-kasus tersebut merupakan bukti kuat bahwa pemegang HKI secara umum dan Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara khusus tunduk pada extra tier aturan hukum Persaingan. Pengaturan hukum Persaingan dan penerapannya dalam eksploitasi Hak Cipta  untuk menjamin bahwa pemberian hak ekslusif (exclusive rights) tidak menimbulkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht atau abuse of right). Untuk itu UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , khususnya ketentuan Pasal 50 huruf b seharusnya dihapus atau didefinisikan ulang.


** Pengajar  dan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual  Fakultas Hukum Universitas Airlangga

1 Konsep John Locke tentang Human Rights adalah Life , Liberty and Property.

2 Asalkan ciptaan pencipta memenuhi standard of copyright’s ability.

3 HKI (Intellectual Property Rights) terdiri dari dua besaran utama yakni :

  1. Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyrights and Related Rights)
  2. Hak Atas Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang mencakup
    1. Paten (Patent) Termasuk Paten Sederhana (Utility Models)
    2. Perlindungan Varitas Tanaman (Plant Variety Rights)
    3. Merek (Trademarks)
    4. Indikasi Geografis (Geographical of Indications)
    5. Desain Produk Industri (Industrial Design)
    6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design Lay-Out of Topographics of Integrated Circuits)
    7. Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan (Protection of Undisclosed Information) Termasuk Rahasia Dagang (Trade Secret)

Rahmi Jened, “ Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Salah Satu Income Generating Dalam Menyongsong Kemandirian Universitas Airlangga ,Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga yang ke-49, Surabaya, 10 November 2003, h.3-5.

4Earl W. Kintner dan Jack Lahr, An Intellectual Property Law Primer, Clark Boardman, New York, 1983, h. 346-349.

5 Arthur Miller dan Michael H.D., Intellectual Property: Patent, Trademark and Copyright, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, h.290.

6 James Lahore, Intellectual Property Law In Australia , Butterworth, Sydney,  h. 80-83. bandingkan dengan Earl Kintner, Op. Cit., h. 346 – 349..

7William S. Strong, The Copyrights Book (The Practical Guide), Fourth Ed., NIT Press, Cambridge, 1993, h.1

8 Rahmi Jened,  Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, h. 78-91.

9Pasal 2: “ Hak  Cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta…yang timbul secara otomatis…” . Pasal 35 Ayat (4) : “ Ketentuan pendaftaran …. tidak merupakanm kewajibanuntuk mendapatkan Hak Cipta”. Pasal 36:” Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.

10Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain ( Pasal 1 Angka 5) . Hak ini dalam bahasa Inggris mencakup hak pengkomunikasian pada masyarakat (the communication to the pulic right) dan hak pendistribusian (distribution right).

11Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan , baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 Angka 6). Hak ini dalam bahasa Inggris dinamakan hak perbanyakan (reproduction right).

12Hak penyewaan untuk menyewakan untuk kepentingan yang bersifat komersial dialihbahasakan dari rental right, sedangkan hak peminjaman yang bukan untuk tujuan komersial dialihbahasakan dari lending right. Hak penyewaan menjadi kewajiban untuk diatur oleh  negara anggota berdasarkan TRIPs jika ditengarai di negara tersebut tingkat pembajakannya tinggi.

13Pendekatan Civil Law Systemnatural right justification” yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan pada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas; Tujuan hak cipta adalah memberikan reward (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral; Merupakan “author’s right system” sebagai penekanan perlindungan personality pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan karya cipta itu sendiri. Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika, 2001, h. 25. mengutip  Elizabeth  (Libby) Baulch, “ Copyright”, Makalah Pelatihan HKIBagi Staf Pengajar Perguruan Tinggi, FH Universitas Airlangga –Tim Keppres 34- IASTP, Surabaya, 10-25 September 1996, h. 1-4.

14 Pendekatan Common Law System adalah “functionalist justification” yang memandang hak cipta sebagai instrumen ekonomi dan kebijaksanaan meningkatkan pengetahuan dan mendukung per-kembangan sosial ekonomi ; Tujuan hak cipta sebagai incentive bagi penciptaan lebih lanjut yang pada gilirannya sebagai incentive bagi produser, penerbit dan promotor yang telah mengambil resiko guna pemasaran dan penjualan karya-karya cipta. Merupakan “copyright system” yang cenderung untuk memberikan perlindungan bagi karyanya daripada kepentingan si pencipta itu sendiri. Ibid.

15Ibid., h. 72.

16 Informasi Manajemen Hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronikpada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan , Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.

17 Michael Hart, “The Copyright in the Information Society Directive: An Overview”, E.I.P.R., Issue, 2, Sweet & Maxwell, 2002, h. 58-64.

18 Gillian Davies,  Public Interest, Thomson, Sweet& Maxwell, London, 2002, h. 4-6.

19 Ibid.

20 Lie Westerlund, Loc.Cit. Nuno Pires de Carvalho, Op.Cit., h. 91-93.

21 Gillian Davies, Op.Cit., , h.x. Bisa juga dibaca pada Yvonne Cripps, Op.Cit., h. 235-236.

22 Martin Sentftleben, Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer Law, 2003, h. 7- 10. Bisa juga dirujuk pada Mark Rose, Authors and Owners, Harvard University Press, Cambridge, 1993, 1-9.

23 Ibid.

24 Martin, Op.Cit.,  h. 213-215 Bisa dirujuk kasus lain di Jill Mc Keough dan Andrew Steven, Ocopyright in Australia, Butterworth, Sydney, h. 196.

25Henry Campbell Black, Op. Cit. h. 919-920.

26 Philip Griffith, “The Agreement on TRIPs”, ToT of IPR, UTS, Sydney, September 1997 (selanjutnya disebut Philip Griffith III), h. 23.

27 Di Indonesia apabila  hal tersebut ditafsirkan  sebagai bertentangan dengan kesusilaan dikaitkan dengan Pasal 1335 BW , maka perjanjian tersebut tidak mengikat dan dianggap batal demi hukum (nietig). Penafsiran juga dapat dilakukan berlandaskan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 BW ) , bahwa perjanjian yang mengandung klausula penyalahgunaan keadaan ditafsirkan adanya cacat kehendak yang menyebabkab batal demi hukum.Peter Mahmud Mz Peter Mahmud Mz  II, Op.Cit.,  h. 522-523.

28Sogar Simamora, Simamora, Sogar, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika No. 4 Tahun VII, Juli-Agustus, 1993,  h. 50-60.

29 Prinsip umum yang diekspresikan dalam rumusan “ Itikad Baik” ( bonne foi, redellijkheid en billijkheid atau true und glauben atau good faith) secara objektif harus diperhitungkan setiap saat dalam kontrak dan manakala ada klausula yang bertentangan dengan prinsip tersebut dengan sendirinya tidak dapat diterapkan. Dalam upaya untuk menentukan apakah kontrak lisensi yang mengandung klausula yang bertentangan dengan prinsip itikad baik tersebut dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan hak atau bersifat tidak sewajarnya, pengadilan  harus mempertimbangkan seluruh kondisi dan situasi pada saat kontrak tersebut dibuat, termasuk klausula  yang terdapat dalam kontrak dan penggunaan sebagai kebiasaan dalam praktek perdagangan pada umumnya dan tujuan dari perlindungan HKI diberikan dan rasionalisasi dari adanya pembatasan hak ekslusif yang ada.52  Kepemilikan dan kebebasan berkontrak tetap ada batas-batasnya.

30 Indonesia mengatur bahwa perjanjian Lisensi berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19/2002, namun tidak ada kejelasan prinsip exhaustion right apa yang dianut.

31 tanpa nama, ”Online Delivery and the Application of the Exhaustion Rule”, tanpa penerbit, tanpa tahun, h.1.

32 Silvia Zarpellon, “The scope of The Exhaustion Regime for Trademarks Rights”,  ECRL 2001, 22(9),382-389, h.1. Bisa dibaca dalam Felix Prandl,” Exhaustion of IP Rights in The EEA Applies to Third Country Goods Placed on The EEA Market”, ECRL 1993, 14 (2), 43-45, h. 1.

33Pengadilan Eropa secara esensial menetapkan bahwa Treaty of Rome yang merupakan basis pendirian Uni Eropa terkait dengan Free Movement of Goods (pergerakan bebas dari barang) di antara negara anggota. Sterling memiliki Paten di Inggris dan di Belanda untuk suatu obat tertentu. Centrafarm membeli obat dari salah satu anak perusahaan (subsidiary) Sterling di Inggris dengan harga normal kemudian mengapalkan obat tersebut  untuk dijual di Belanda. Sterling menggugat berdasarkan pelanggaran Paten. Pengadilan menetapkan bahwa penjualan  atas dasar kesepakatan atau persetujuan Sterling di Inggris mutlak mengakibatkan  exhaustednya hak Paten di negara anggota lainnya dan oleh karena itu tidak ada pelanggaran dengan adanya  penjualan obat oleh Centrafarm di Belanda. Dengan demikian jika penjualan pertama dari satu barang dibuat atau dijual  di bawah lisensi, maka  pemberi lisensi tidak lagi memiliki kontrol terhadap distribusi dari barang tersebut. Prinsip exhaustion right ini dapat saja berlaku secara regional, nasional ataupun internasional. Prinsip ini dikembangkan oleh ECJ dalam upayanya memberikan solusi yang terbaik atas konflik di satu sisi penerapan aturan  pergerakan bebas dari arus barang dan jasa (free movement of goods and services) dan  di sisi lain  dengan ruang lingkup (scope) perlindungan HKI secara nasional. John. W. Scliscel, Op. Cit., h. 221-223. Bisa juga drujuk Goevera, Op.Cit., h. 132.

34 Martin , Op. Cit., 330-334.

35Stephen Sya Lieing Siew, “Competition Policy in The EC = The Role of The Treaty Provisions Relating to State Aids and Public Undertaking”, Malaysian Law, http=/www.cljlaw-com/mem-bercentry/articles. Bisa baca juga pada First Report on Competition Policy.

36 Ibid., h. 1 .

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Diundangkan  pada tanggal 5 Maret 1999 yang diberlakukan secara efektif setelah setahun diundangkan.

40 HKI merupakan rezim kepemilikan yang merupakan realisasi kebebasan individu yang menjadi basis filosofis asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).  Asas ini  menimbulkan asumsi dasar bahwa ”perikatan yang bersifat kontraktual diperbolehkan dan setiap perikatan kontraktual yang dibuat dalam keadaan bebas adalah benar adanya (Maxim valenti non fit mura). Artinya bahwa bila seseorang telah mengetahui  adanya bahaya, namun ia  dengan sukarela masuk dalam bahaya itu, maka ia dianggap telah memperhitungkan resikonya dan ia tidak dapat menuntut ganti rugi jika kemudian resiko itu memang timbul.  Dengan asumsi dasar semacam itu pembentuk undang-undang menganggap bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian HKI masing-masing sudah menyadari posisinya dan manakala telah berniat untuk masuk dalam kesepakatan yang ada, maka masing-masing telah sadar akan resikonya.  Menurut penulis , hal inilah yang menjadi argumentasi  dikecualikannya perjanjian HKI dari ketentuan UU No. 5/1999. Peter Mahmud Mz, “ Telaah Filosofis UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Yuridika Vol. 16, No.6 November 2001 , h. 522-523. Bisa dirujuk dalam  Henry Campbell Black, Op.Cit., h. 812.

41 Secara umum penyalahgunaan hak (abuse of right) diartikan sebagai: The principle that a person may be liable for harm caused by doing something the person has a right to do, if the right is exercised:

(1) for the purpose or primary motive of causing harm;

(2) without a serious and legitimate interest that is deserving of judicial protection;

(3) againts moral rules, good faith or elementary fairness ; or

(4) for the purpose than its intended legal purpose.

.Henry Campbell Black, Op.Cit., h.1528.

42  Kasus ini terkait dengan perjanjian distribusi yang diadakan oleh Grundig (Jerman ) yang menunjuk  Constent (Perancis) yang memberikan hak distribusi bagi Consten untuk mendistribusikan produk Grundig di luar Perancis dan Consten disyaratkan untuk membuat investasi yang substansial untuk pasokan suku cadang dan jasa perbaikan secara layak. Consten setuju untuk tidak menjual produk pesaing dan tidak akan mengirimkan barang dalam teritori yang disepakati. Grundig meyakinkan Consten bahwa pembatasan  yang sama berlaku untuk distributor yang lain. Consten menggugat atas dasar persaingan curang berdasarkan hukum Perancis melawan pesaing Jerman yang merupakan sumber penjualan produk Grundig di Perancis, sehingga merupakan pesaing paralel produknya (parallel impor).55

Kasus ini kemudian dibawa ke European Court of Justice (ECJ). Grundig mencoba untuk mencari pengecualian dari Article 81 (Ex. Art.85 ) yang menetapkan dua tipe pengecualian pemberlakuan     aturan persaingan yakni :

  1. a. pengecualian perjanjian yang diadakan oleh perusahaan dalam satu grup (Group exemption)
  2. pengecualian yang diadakan oleh individual (Individual exemption)

Grundig menyatakan bahwa Article 295 (Ex. Art.222) EEC Treaty membuat Article 81 (Ex. Art. 85)EEC Treaty menjadi tidak berlaku dalam kasus ini, sehingga yang belaku adalah hukum merek nasional yang membolehkan pembagian wilayah pemasaran. ECJ memutuskan bahwa: “The injunction…to refrain from using the right under national trademark law in order to set an obstacle in the way of parallel import does not affect the grant of those rights , but only limits their exercises to the extent necessary to give effect to the prohibition under Article 81 (Ex. Art. 85)EEC Treaty”. Jadi dalam hal ini pengujian pelaksanaan hak (exercise) merek tidak mencakup eksistensi hak (existence) kepemilikan merek yang diatur dalam hukum nasional. Drexl , Loc.Cit.

43 Ibid.

44 Steven D. Andermen, EC Competition Law and Intellectual Property Rights-The Regulation of Innovation, Oxford University Press, 1998, h. 6-7.

45 Pasal 3 UU No. 5/1999 bahwa Tujuan diterbitkannya undang-undang bersebut untuk :

(1)           menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional;

(2)           mewujudkan iklim usaha yang kondusif;

(3)           mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

(4)           tercipta efektivitas dan effisiensi dalam kegiatan usaha.

Tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 5/1999 bahwa :” Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

46 Stephen Sya Lieng Siew, Op.Cit., h. 1

47 Ibid. Dapat juga dirujuk pada Steve Anderman, Op.Cit., 178

48 Ibid.

49 Drexl, Loc.Cit.

50 Frank Fine,” NDS/IMS: A Logical Application of Essential Facilities Doctrine”, ECRL 2002, 23(9), 457468, h. 2.. Bisa juga dirujuk pada Allan Kezsbom dan Alan V. Goldman, “No shortcut to Antitrust Analysis: The Twisted Journey of the ‘Essential Facilities’ Doctrine, Columbia Business Law Review, 9 December 1996,h. 1.

51 the thing speaks for itself” . Jika sesuatu menyebabkan kerugian , tanpa adanya  unsur kesalahan korban, yang dapat  ditunjukkan  adanya  kontrol ekslusif dari  pihak  tergugat dimana kesalahan tersebut tidak akan terjadi jika telah diambil  penggunaan control secara layak    Hal ini merupakan bukti adanya kelalaian dari pihak yang memiliki kontrol atas sesuatu tersebut. Henry C. Black, Op.Cit., h. 1305.

52 Inge Govaere, Op.Cit., h. 251Bisa juga dirujuk pada Joseph Drexl, Op.Cit., h. 98.

53 Steven Andermen, Op.Cit, h.3-5.

54 RTE Commission (1995) ECL 743 dalam Ibid.

55 Tetra Pack Raising v. Commission (1995) 4 ECR II.309 Ibid.

56 Tetra Pack II (1997) 4 CMLR 662. Ibid.

57 Hilti AG v. Commission (1990) ECR II -1439 Ibid.

58 Drexl, Copyright and Unfair Competition, Kuliah pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property  Rights Co-operation Programme – ECAP II), European Patent Office  (EPO) bekerjasama dengan Max Planck Institute,  Munchen- Jerman,  11Januari 2005

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LISENSI DAN ALIH HAK

LISENSI  DAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK*

Oleh: Rahmi Jened**

I. PENDAHULUAN

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya merek. Merek (trademark) sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur  (unfair competition) dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan ( a marketing and advertising device) 1 memberikan suatu tingkat tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage)  bahkan menjadi the ownership advantage 2untuk bersaing di pasar global.

Merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Hak ini timbul karena kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Baik sebagai obyek kepemilikan (eigendoms atau ownership) maupun sebagai obyek kekayaan (vermorgen atau property), hak merek dapat dialihkan dan atau dilisensikan oleh pemiliknya kepada pihak lainnya.

Berkaitan dengan lisensi dan pengalihan hak merek, Pasal 21 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods ( selanjutnya disingkat Persetujuan TRIPs) 3 yang menentukan : “Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks”. Hanya yang menjadi masalah , “ Bagaimana peranan negara dalam rangka perjanjian lisensi dan pengalihan hak?” Hal ini mengingat bahwa perjanjian lisensi maupun pengalihan hak merek merupakan perjanjian yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak  (freedom of contract)

II LISENSI

Lisensi merupakan cara yang paling banyak dilakukan untuk mengeksploitasi hak merek dan setrategi pemasaran yang paling jitu. Penunjukkan distributor dan franchising merupakan setrategi pemasaran melalui perjanjian lisensi, contohnya, MC DONALD, PIZZA HUT, dan lain-lain.

Perjanjian lisensi (licensing agreement) : “A personal privilage to do some particular act or series of act on land or other property without possessing any estate or interest therein, and it ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable”.4 Lisensi berbeda dengan pengalihan hak, lisensi adalah suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak. Pemilik merek yang berposisi sebagai Licensor tidak kehilangan kontrol atas merek yang dilisensikannya kepada Licensee.dan pihak Licensee tidak memiliki hak yang mutlak selain yang diizinkan oleh pihakl Licensor.

Pasal 40 Persetujuan TRIPS yang mengatur Pengendalian Praktek Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi menetapkan antara lain :

Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. Nothing in this agreement shall prevent members from specifying in their legislation licensing practies or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market…

Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa negara anggota sepakat beberapa praktek perlisensian dan persyaratannya yang terkait dengan HAKI yang menghambat persaingan dapat berakibat buruk terhadap perdagangan dan menghambat alih dan penyebaran teknologi. Persetujuan TRIPs mengizinkan negara anggota untuk menetapkan didalam peraturan perundang-undangan nasionalnya praktek perlisensian atau persyaratan yang dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan HAKI yang berakibat buruk terhadap persaingan. Hal senada disampaikan oleh Philip Griffith5 bahwa:” It is one criticism aimed at intellectual property system that the legal monopoly right provide opportunities for right owner to engage in anti competitive arrangement when granting licences and permission to use sought after right”

Dalam UUNo. 15/2001 Tentang Merek Pasal 43 sampai dengan 49  dituangkan political will pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap praktek perjanjian lisensi dan jaminan agar perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan kepentingan umum melalui penetapan kriteria persyaratan dan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi.

Pasal 47 UU No. 15/ 2001 menentukan : “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menguasai teknologi pada umumnya”. Berdasarkan pasal tersebut ada 2 (dua) kriteria larangan perjanjian lisensi, yakni:

  1. tidak  menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia
  2. tidak  menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menguasai teknologi pada umumnya

Dalam praktek hal tersebut merupakan question of fact, namun sebagai indikasi tercermin dari klusula yang bersifat :

  1. a. Grand back provision
  2. b. Tying restriction
  3. Restrictive business practices (r.b.p)

Grand back provision6 adalah setiap perbaikan, inovasi dan pengembangan yang dilakukan licensee (penerima lisensi) terhadap merek yang dilisensikan oleh licensor

pemberi lisensi) memberikan hak bagi licensor (pemberi lisensi) untuk menggunakannya.

Tying restriction diartikan sebagai an agreement by a party to sell one (tyung) product but only on the condition that the buyer also purchases a different (tied) product7”. Tying restriction umumnya menyangkut perbuatan Licensor yang mengikat licence untuk membeli bahan baku pada licensor atau  pihak yang ditunjuk licensor dengan dalih menjaga kualitas produk. Contoh kasus dalam hal ini dapat dilihat dalam Krehl v. Baskin Robbins, supra8. BASKIN ROBBINS adalah merek terkenal. Para penerima lisensi (licensees) dari BASKIN ROBBINS disyaratkan untuk menggunakan barang-barang yang terkait dengan ice cream, seperti barang kertas kemasan dan lain-lain dari BASKIN ROBINS. Padahal perjanjian lisensi yang ada hanya menyangkut merek BASKIN ROBBINS, resep serta proses rahasia untuk pembuatan ice cream BASKIN ROBBINS.

Klausula Restrictive business practices (r.b.p) ada pada price restriction, territorial restriction, field of use and customer restriction, output restriction serta packaging licensing.9 Pembatasan harga (price restriction) baik secara horisontal diantara dua kompetitor atau secara vertikal dari ‘hulu ke hilir’ untuk membatasi harga penjualan kembali dari perusahaan dengan tingkat yang berbeda dapat merupakan perbuatan melawan hukum (illegal), contohnya, dalam kasus Yentsch v. Texaco. Inc.10 dimana TEXACO menetapkan harga minimum secara illegal. TEXACO dalam upayanya menaikkan (omzet) penjualan produknya, menyarankan para dealernya (termasuk YENTSCH) untuk menurunkan harga dengan jumlah tertentu. Untuk penurunan harga ini TEXACO menyediakan sebagian harga pendukung (price support) yang diperhitungkan dari seluruh harga jual. Namun demikian, dealer diminta dengan biayanya sendiri menutup biaya-biaya yang lain, agar mereka dapat memperoleh price support yang disediakan TEXACO.

Exclusive Dealing Restriction dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan HAKI. Kesepakatan eksklusif (exclusive dealing) digambarkan dalam situasi dimana seorang pembeli setuju untuk membeli suatu produk barang atau jasa secara eksklusif kepada pembeli tertentu. Meski tidak dapat diingkari persetujuan yang demikian memberikan manfaat bagi masing-masing pihak, namun jika kesepakatan eksklusif tersebut bersifat tidak layak akan dapat dinyatakan tidak sah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam kasus Magnus Petroleum v. Skelly Oil Co11 . Perjanjian distributor dibuat dengan menentukan bahwa distributor membeli, sedangkan pemasok (suplier) menjual sejumlah tertentu gasoline setiap tahunnya. Jumlah yang diperjanjikan ternyata kurang dari dua pertiga dari total persyaratan suatu distributor, sehingga

distributor gagal memenuhi kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini

konsumen  tidak dapat memenuhi kebutuhan gasoline nya.

Ketentuan Pasal 47 UU No.15/2001 merupakan bentuk pengawasan Negara  melalui penetapan standardisasi ( alat ukur). Untuk itu seyogianya diekspresikan secara jelas dan tidak menimbulkan multiinterpretatif serta dalam pelaksanaannya harus ada  equity. Ketentuan tersebut sebagai rambu-rambu agar tercapai equitability12 di antara para pihak (licensor maupun licensee) dalam perjanjian (kontrak) lisensi. Ketidaksamaan posisi para pihak antara licensor dan  licensee dalam perjanjian lisensi diakui dan dipadukan secara harmoni (preserving harmony), sehingga jangan sampai  terjadi penyalahgunaan keadaan  (misbruik van omstandigheden atau undue influence sebagai bentuk abuse of dominant position). 13 Pengaturan yang sama  men genai perjanjian lisensi apakah termasuk atau tidak  persaingan curang terdapat di beberapa Negara, seperti Jepang menetapkan white-black and grey list. 14

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) UU no. 15/ 2001 menetapkan    bahwa:” Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga”.  Dalam hal ini ada beberapa catatan yang patut dikemukakan.  Pertama, dahulu redaksi yang dipakai adalah pendaftaran. Pendaftaran memiliki arti  pemberian hak yang berbeda dengan redaksi pencatatan yang memiliki arti pengadministrasian sedangkan eksistensi haknya sudah ada pada pemilik merek dan tidak dipindahkan. Pencatatan sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, argumentasi bahwa pencatatan berfungsi untuk mengetahui jumlah dan bentuk alih teknologi yang terkait dengan merek yang dilisensikan dan agar dapat diproyeksikan alih teknologi di masa yang akan datang15 dapat dibenarkan. Namun apabila kewajiban pencatatan didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam banyak hal pihak Indonesia berposisi sebagai penerima lisensi (licensee) yang untuk itu harus dilindungi. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan karena sebagai suatu proteksi terselubung merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip transparency dan non discrimination ( most favoured nation dan national treatment) yang menjadi prinsip WTO. Ketiga, menurut hemat penulis,  ketentuan pencatatan  perjanjian lisensi tidak sesuai dengan asas freedom of contract yang telah diterima sebagai suatu asas yang fundamental dalam hokum kontrak. Pemerintah boleh menetapkan suatu prescribing rules bukan regulating order16.

Tidak dipenuhinya  kewajiban pencatatan perjanjian lisensi  tidak menimbulkan sanksi hokum yang tegas, kecuali bahwa perjanjian tidak berlaku terhadap pihak ketiga.Ketentuan semacam ini terkesan agak berlebihan.  Hal ini mengingat bahwa perjanjian memang pada dasarnya bersifat privity of contract hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Kepentingan pihak ketiga dengan sendirinya sudah harus diperhitungkan oleh para pihak yang membentuk perjanjian tersebut guna memelihara harmonisasi dan kelancaran aktivitas bisnis. Sebenarnya dalam rezim hokum perjanjian (kontrak) terdapat beberapa ketentuan yang menjamin kepentingan pihak ketiga, antara lain asas itikad baik, kelayakan dan kepatutan termasuk sarana penyelesaian sengketa dll.

Pasal 43 Ayat (1) UU No. 15/ 2001 menetapkan bahwa : Pemilik merek terdaftar (licensor)berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi (licencee) akan menggunakan mereknya untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa”. Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan, kecuali di perjanjian lain, (Ayat 2).

Perjanjian lisensi yang dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Ditjen akan dikenai biaya (Pasal 44 Ayat (4) UU No. 15/ 2001). Dalam hal ini Ditjen HAKI akan mempertimbangkan :

  1. merek tersebut sudah terdaftar dalam kantor merek. Hal ini berkaitan dengan first to file system (stelsel) konstitutif yang memberikan perlindungan hukum setelah merek didaftarkan;
  2. lisensi merek hanya dapat didaftar jika merupakan merek pribadi dari perorangan atau badan hukum dan bukan merek kolektif (yang merupakan merek dari suatu group tertentu);
  3. hanya merek yang masih berlaku jangka waktu perlindungan hukumnya yang dapat dijadikan objek perjanjian lisensi. Hal ini mengingat, jika jangka waktu pendaftaran suatu merek telah habis 10 (sepuluh) tahun serta tidak ada perpanjangan maka akan hapus pula perlindungan hukumnya.
  4. perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan Pasal 47 UU No. 15/ 2001.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada orang lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi izin kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 44 UU No. 15/ 2001). Pembentuk undang-undang pada dasarnya mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusif (non exclusive licensing). Dengan demikian, jika diinginkan pihak ketiga lainnya tidak dapat menggunakan merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif (exclusive licensing).

Pasal 45 UU No. 15/ 2001 menentukan bahwa  dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan pihak pemberi lisensi (licensor) dapat memberikan ijin kepada penerima lisensi (licensee) untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (sub licensee) melalui  perjanjian sub-licence. Kenyataan praktek menunjukkan bahwa pada umumnya pemilik merek yang sudah terkenal (lebih-lebih secara internasional) akan tidak mudah memberikan hak sub-licence sebagaimana tersebut diatas. Lain halnya jika merek yang bersangkutan baru saja hendak diperkenalkan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 46 UU No. 15/ 2001 menentukan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut oleh pemilik merek. Ketentuan ini pada dasarnya untuk menghindari kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan untuk perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih seperti yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 15/ 2001. Dalam hal ini, pemilik merek tidak menggunakan sendiri mereknya, namun merek digunakan untuk pemegang lisensi. Penggunaan merek tersebut oleh pemegang lisensi dianggap sama dengan penggunaan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Lazimnya suatu perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian ini dibuat antara pemilik merek terdaftar dengan pihak (orang atau badan hukum) lain sebagai penerima hak dengan tujuan untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Perjanjian lisensi menurut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut17 :

1)      nama dan alamat lengkap para pihak;

2)      merek dan nomor pendaftarannya yang menjadi obyek perjanjian lisensi;

3)      ketentuan-ketentuan akan hal-hal sebagai berikut :

a)      jangka waktu perjanjian lisensi

–          berapa lama

–          dapat atau tidaknya jangka waktu diperjanjang

b)      penggunaan merek yang diberikan lisensi untuk seluruh  atau sebagian

c)      apakah boleh diadakan sub-licence?

yaitu suatu lisensi yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penerima lisensi;

d)     pemberi lisensi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang dan jasa yang diproduksi dengan merek yang dilisensikan;

e)      jangkauan berlakunya lisensi

–          wilayah tertentu

–          seluruh wilayah RI

f)       pada prinsipnya pemilik dapat diperbolehkan untuk memakai sendiri atau melisensikan lagi mereknya kepada pihak ketiga, kecuali dalam perjanjian lisensi yang bersangkutan diatur secara tegas larangan itu;

g)      penentuan royalti dan cara pembayaran.

Umumnya ditentukan berapa persen dari omzet bruto;

h)      tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

Adakalanya merek terdaftar yang diberikan lisensi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya. Pembatalannya telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan keputusan yang telah memperoleh kekuatan pasti, sehingga timbul keadaan si penerima lisensi akan dirugikan karena pembatalan itu. Dalam hal yang demikian ini, maka :

  1. Penerima lisensi yang beritikad baik tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi (Pasal 48 Ayat 1 UU No. 15/ 2001).

Hal ini sebagai konsekuensi logis jaminan penggunaan merek yang bersangkutan terhadap cacat hukum atau gugatan pihak ketiga (clausula vrijwaring) yang seyogianya diberikan oleh pemberi lisensi. Jadi, pada dasarnya si penerima lisensi harus dapat memakai merek yang bersangkutan secara aman terhadap tuntutan pihak ketiga;

  1. Penerima lisensi tidak wajib meneruskan royalty (yang seharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi lisensi yang dibatalkan), melainkan royalty tersebut wajib dibayarkan kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan (Pasal 48 Ayat (2) UU No. 15/ 2001). Sesuai dengan perjanjian lisensi, maka royalty dibayarkan kepada pihak yang berhak untuk memberikan lisensi merek.
  2. Dalam hal pemberi lisensi (atas merek yang dibatalkan) sudah menerima sekaligus royalty dari penerima lisensi, maka pemberi lisensi (yang dibatalkan) wajib menyerahkan bagian dari royalty yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. Dalam hal ini sesuai perjanjian lisensi, pihak pemberi lisensi (Pasal 48 Ayat (3) UU No. 15/ 2001) yang dibatalkan mereknya wajib menyerahkan bagian dari royalty yang telah diterimanya kepada pihak pemilik merek yang telah berhasil meminta pembatalan merek yang bersangkutan.

Adapula kemungkinan, setelah adanya pembatalan merek yang dilisensikan, ternyata si penerima tidak ingin melanjutkan perjanjian lisensi yang bersangkutan dengan pihak yang berhasil meminta pembatalan merek tersebut, maka si penerima lisensi berhak meminta kembali sisa royalty bersangkutan dari pihak pemberi lisensi semula (yang kemudian dibatalkan).

Setelah pembahasan panjang lebar tersebut di atas, maka dapat kita ketahui adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pemberi dan penerima lisensi) secara bertimbal balik. Hak dan kewajiban itu meliputi :

a)      Hak-hak

1)      Pemberi lisensi (licensor)

–          menerima pembayaran royalty seperti yang ditetapkan dalam perjanjian

–          tetap berhak menggunakan sendiri mereknya, kecuali sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan dalam kesepakatan yang diambil para pihak;

–          dapat menuntut pembatalan lisensi merek, apabila si penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.71.

2)      penerima lisensi (licensee)

–          mendapatkan jaminan penggunaan merek yang dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga (clausula vrijwaring);

–          memberikan persetujuan atas pengajuan permintaan penghapusan merek yang bersangkutan pada kantor merek;

–          berhak untuk menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang ada;

–          berhak menuntut pembayaran kembali bagian royalty yang telah dibayarkan olehnya kepada pemberi lisensi yang mereknya kemudian dibatalkan;

–          berhak mengadakan perjanjian sub-license yaitu hak untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai perjanjian

b)      Kewajiban

1)      pemberi lisensi (licensor)

adalah kebalikan dari apa yang menjadi hak penerima lisensi (licensee)

2)      penerima lisensi (licensee)

adalah kebalikan dari apa yang telah menjadi hak pemberi lisensi (licensor)

Perjanjian lisensi tidak secara otomatis akan diberikan pencatatan oleh kantor merek karena masih harus dilakukan pemeriksaan atas :

a)      isi perjanjian lisensi;

b)      kelengkapan persyaratan lainnya.

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi akan diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres). Dahulu ketentuannya adalah jangka waktu untuk pemeriksaan permohonan pencatatan perjanjian lisensi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan pencatatan. Permohonan yang kurang lengkap harus sudah dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan pemenuhan kelengkapan dari kantor merek. Permohonan yang tidak dilengkapi dalam waktu yang telah ditentukan dianggap ditarik kembali. Anggapan penarikan kembali pencatatan perjanjian lisensi diberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut diatas. Selanjutnya perjanjian lisensi yang telah dicatat oleh kantor merek diberikan salinan pencatatannya kepada penerima dan pemberi lisensi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dicatat dalam DUM.

Suatu lisensi dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

  1. masa berlakunya seperti yang ditentukan dalam perjanjian lisensi telah habis;
  2. merek yang bersangkutan dibatalkan karena bertentangan dengan  :

–          Pasal 4 UU No. 15/ 2001

–          Pasal 5 UU No. 15/ 2001

–          Pasal 6 UU No. 15/ 2001

  1. perjanjian lisensi dibatalkan atas dasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (in Krachvan) atau merek yang bersangkutan telah dihapus dari DUM
    1. karena adanya permintaan dari pemilik merek
    2. atas prakarsa Ditjen HAKI karena merek yang besangkutan ternyata tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang didaftarkannya.

Dengan berakhirnya perjanjian lisensi, maka Ditjen HAKI dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan atau putusan yang bersangkutan akan menghapus pencatatan merek tersebut dari Daftar Umum Merek, kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

III PENGALIHAN HAK

Pengalihan hak merupakan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan, kepentingan atau hak seseorang. Pengalihan (assignment) diartikan56 : “the act of transfering to another all or part of one’s property, interest or right. A transfer of making over to another of the whole of any property, real or personal, in possesion or in action, or of any kind estate or right here in. It includes transfers of all kind of property”.

Pasal 40 UU No. 15/ 2001 menentukan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena  :

a)      pewarisan

b)      wasiat

c)      hibah

d)     perjanjian

e)      sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan merek terdaftar dengan cara tersebut diatas harus dilakukan secara notarial atau dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris57. . Selain itu untuk pengalihan merek yang terdaftar harus disertai dokumen-dokumen yang bersangkutan, yaitu :

a)      Surat permintaan pendaftaran merek;

b)      Sertifikat merek;

c)      bukti-bukti lain yang mendukung.

Pengalihan merek yang dilakukan dengan cara perjanjian, sebagai contoh, merek dijual atau merek dijadikan jaminan utang. Merek merupakan intangible asset yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hanya saja dalam praktek di Indonesia merek sebagai jaminan utang masih terbatas wacana. Lembaga hukum yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42/ 1999 tentang Fidusia. Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 Ayat (1) sedangkan jaminan fidusia adalah (Pasal 1 ayat (2)) :

Hak dominan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/ 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiduasi sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak bahwa merek sebagai suatu kebendaan59 sebenarnya sangat prospektif untuk dijadikan jaminan. Dasar perhitungan nilai ekonomisnya tentu didasarkan pada penilaian reputasi merek di dunia perdagangan barang dan/ atau jasa, jangkauan wilayah pemasaran dan atau pendaftarannya di beberapa negara. Asumsinya, merek semakin lama akan semakin terkenal dan untuk itu nilai ekonomisnya akan semakin tinggi.

Menurut Memori Penjelasan Undang-undang, pengalihan merek yang dilakukan dengan cara “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh UU” misalnya, merek terdaftar suatu badan hukum yang dibubarkan, diserahkan dalam rangka pembubaran oleh liquidator kepada pihak lain yang boleh meneruskan pemakaiannya dan pendaftarannya.

Menurut Pasal 40 Ayat (2) UU No. 15/ 2001 Pengalihan dimohon pencatatannya kepada Ditjen dalam Daftar Umum Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan kepada pemilik. Pencatatan merek memiliki kekuatan berlakunya merek terhadap pihak ketiga. Jadi kewajiban pencatatan dimaksudkan “demi perlindungan hukum”, supaya dapat diwujudkan perlindungan yang efektif khususnya bagi penerima hak. Pengalihan merek hanya dicatat oleh kantor merek, apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima merek bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan jasa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari tindakan percaloan merek.

Dalam Pasal 41 UU No. 15/ 2001 dinyatakan bahwa peralihan merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau hal lain yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Dalam hal ini undang-undang mengizinkan pengalihan hak merek terdaftar baik dengan maupun tanpa pengalihan reputasi (goodwill) dalam bisnisnya. Pengalihan tanpa goodwill suatu hak merek terdaftar menjadi tidak sah (invalid) jika58

a)      pihak pengalih/pemilik hak sebelumnya tidak menggunakan merek tersebut di Indonesia atas dasar itikad baik (good faith)

b)      pihak pengalih / pemilik hak sebelumnya meneruskan untuk menggunakan merek yang sama atau hampir sama yang dapat menyesatkan pihak lain (konsumen).

Pengalihan tanpa goodwill hak merek terdaftar, harus dicermati karena meski terjadi peralihan hak, namun pihak pengalih atau pemilik hak sebelumnya sebenarnya masih memiliki kontrol atas merek yang bersangkutan.

Peralihan hak merek terdaftar karena sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, misalnya, berkaitan dengan adanya perubahan badan hukum yang semula adalah pemilik merek. Hal ini dapat dipahami mengingat merek sebagai intangible asset, manakala terjadi pembubaran perusahaan yang diikuti dengan likuidasi, maka hal tersebut berlaku terhadap seluruh asset perusahaan tanpa terkecuali.

Ketentuan  baru  Pasal  41 Ayat (2) UU No. 15/ 2001 menentukan bahwa : “Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa”. Untuk itu perlu adanya suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik merek  mengenai metode atau tata cara pemberian jasa yang dilekati merek, misalnya pengalihan merek jasa tata rias rambut harus disertai jaminan kualitas berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak pengalih, sedangkan untuk jasa lainnya bisa dibuat suatu blue print penyelenggaraan jasa yang bersangkutan sebagai pedoman operasional.  Untuk itu  intervensi Pemerintah dalam menetapkan akibat hokum perjanjian lisensi  bagi pihak ketiga  seyogianya tidak diperlukan. Tambahan pula dalam praktek lazimnya perjanjian lisensi HKI tidak dicatatkan.

Persetujuan TRIPs pada dasarnya merupakan prescribing rule yang mewadahi berbagai kepentingan Negara dalam pergaulan masyarakat internasional . Persetujuan TRIPs sebagai pedoman dalam rangka perlindungan HKI yang untuk penerapannya dikembalikan kepada negara anggota  (legislative choice) sepanjang tidak menyimpang dari  ketentuan  Persetujuan TRIPs (Pasal 1Ayat 1).  .Berkaitan dengan perjanjian lisensi, Pasal 40   Persetujuan TRIPs yang mengatur Tentang Pengendalian Praktek Persaingan Curang Dalam Perjanjian Lisensi menetapkan:

  1. 1. Members agree that some licensing practices or condition pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.
  2. Nothing this agreement shall prevent member from specifying in their legislation licensing practices or condition that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights … Member may adopt, consistently with other provisions of this agreement appropriate measures to prevent or control such practices… in the light  of the  relevant laws and regulations of that Member.

Pasal ini pada dasarnya menetapkan suatu kontrol terhadap anti persaingan (sehat)yang mencegah penyalahgunaan hak oleh pemilik atau pemegang HKI. Persetujuan TRIPs menyerahkan kepada Negara anggota dalam menetapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek tersebut sesuai dengan hokum dan peraturan perundang-undangan yang terkait yang berlaku di Negara anggota.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam  praktek perjanjian lisensi  seringkali pihak pemilik atau pemegang HAKI yang berposisi sebagai Licensor mengikat pihak penerima lisensi (licensee) dengan klausula-klausula tie-in clause; restrictive business practices (r.b.p) seperti price restriction, territorial restriction, field of use and customer restriction, out-put restriction, package licensing; serta  grant- back provision.

Mengingat  kecenderungan praktek semacam itu , maka umumnya Negara, termasuk Indonesia  mencantumkan dalam perundang-undangan HKInya ketentuan mengenai pendaftaran perjanjian lisensi dan larangan perjanjian lisensi yang mengandung klausula klausula yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan teknologi bangsa Indonesia, sehingga apabila kontrak-kontrak lisensi mengandung klausula tersebut akan ditolak pendaftarannya  oleh Direktorat Jenderal HKI. Kewajiban pendaftaran dan larangan tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan: Pasal 43 Ayat (3), (4) serta Pasal 47 Ayat (1), (2), (3) UU No. 15/2001 Tentang Merek

IV. PENUTUP

Dengan demikian penulis sependapat dengan Bapak Peter Mahmud bahwa  yang terpenting  agar Pemerintah meletakkan legal framework di bidang kegiatan bisnis. Berdasarkan pemikiran tersebut, ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ( yang saat ini diperhalus bahasanya menjadi kewajiban pencatatan)  perjanjian lisensi HAKI sebagaimana di atur dalam perundang-undangan tersebut di atas, seyogianya dicabut saja . Biarkan bisnis menyikapi dan menentukan apa yang terbaik bagi kegiatannya. Negara (Pemerintah) hanya berperan sebagai fasilitator  bukan regulator.

Hokum harus bersifat fasilitatif. Perlindungan yang harus diberikan kepada rakyat guna tercapainya  social welfare melalui pemberdayaan (empowering), dan dukungan (promoting) serta penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui hokum yang bersifat fasilitatif (law should be fasilitative).

DAFTAR BACAAN

AIPO, “Brochur Trademark Application”, Sydney, Australia, 1997.

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 1990.

Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan, “ Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengendalian Impor dan Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HAKI”, FH UNAIR – TIM Kepres 34 – IASIP, Surabaya, 4-22 Juli 1997.

Griffith, Philip, The Aggeement on TRIPs, ToT of IPR, UTS, Sydney,  September- Desember1997

Holmes, William C., Intellectual Property and Antitrust Law, Clark Boardmann, New York 1992

Mahmud  Mz, Peter,” Lisensi Hak-hak Milik Intelektual”, Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum PTN Wilayah Indonesia Timur, FH Unair, Surabaya, 1-5 Februari 1999.

………………………, Catatan  dan Transparansheet Kuliah Hukum dan Globalisasi Ekonomi, PPS Unair, 2002

Jened, Rahmi, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika, Surabaya, 2000.

UU No. 7/1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO

UU No. 15/2001 Tentang Merek


* Makalah yang disampaikan Pada Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Para Dosen Perguruan Tinggi Wilayah Indonesioa Timur, terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Himpunan Masyatrakat HAKI Indonesia (IIPS). Surabaya 26 Agustus sampai dengan 5 September 2002

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

1 Australian Intellectual Property organization(AIPO),  Brochure Trademark Application, Sydney, 1997

.

2 Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPS Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika,2000,h. 2

3Persetujuan TRIPS merupakan salah satu agenda Agreement on Establishing the World Trade Organization yang telah disahkan Indonesia melalui UU No.7/1994920

4 Henry Campbell Black,  Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 1990,h. 413.

5 Philip Griffith, The Aggeement on TRIPs, ToT of IPR, UTS, Sydney,  September- Desember1997, h. 23-32

6 Rahmi Jened,  Tugas Akhir Hukum Ekonomi dan Gobalisasi, Program Ilmu Hukum Orogram Doktor   PPS Universitas Airlangga, Surabaya, Mei 2002

7 William C. Holmes, Intellectual Property and Anti Trust Law, Clark Broadmann, 1983, h. 30.04

8 Ibid., h. 34.02

9 Ibid

10 Ibid.,  h. 30.04

11 Ibid., h. 35.02

12 Peter Mahmud Mz, Kuliah Hukum Ekonomi dan Globalisasi, Program Ilmu Hukum Program Doktor PPS Universitas Airlangga , Suranaya, Mei 2002

13 Ibid.

14 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya, Bandung,1996, h.94

15 Ibid,

16 Peter Mahmud Mz, Loc. Cit.

17 Sudargo Gautama  dan Rizawanto Winata, Komentar Atas UU No.19/1992 Tentang Merek dan Peraturan Pelaksanaanya, Alumni, Bandung, 1994 h. 38-42

71 Dalam Pasal 1266 KUH Perdata dinyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik selalu dapat diminta pembatalan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

.

56 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, h. 413.

57 Hak merek sebagai suatu barang bergerak yang tidak berwujud harus dialihkan dengan cara yang ditetapkan Pasal 613 KUH Perdata.

.

59 Pasal 499 KUH Perdata menetapkan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

58 Jill Mc. Keough., Op. Cit., h.466

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HKI DI PERGURUAN TINGGI

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Di PERGURUAN TINGGI

oleh : Rahmi Jened

I.  PENDAHULUAN

Pada tahun 1994 masyarakat international mencapai kesepakatan untuk membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Kesepakatan itu tercapai dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Putaran Uruguay pada tahun 1994. Pada saat itu ada 3 (tiga) bagian kesepakatan yakni[1] .: Final Act, Agreement on Establishing the World Trade Organization dan Ministry Decision And Declaration serta  15 issues yang berkembang.

Indonesia menandatangani Agreement on Establishing the World Trade Organization pada tanggal 15 April 1994 dan selanjutnya mengesahkannya melalui UU No. 7/ 1994. Adanya pengesahan tersebut membawa konsekuensi bagi  Indonesia  untuk mematuhi seluruh persetujuan yang ada, salah satunya adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disingkat Persetujuan TRIPs) yang dikemas dalam Final Act.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual – HAKI (Intellectual Property Rights) dalam kaitannya dengan perdagangan barang dan jasa serta memperketat aturan mengenai barang-barang palsu. Persetujuan TRIPs memiliki ciri-ciri6: (1) berbeda dari persetujuan di bidang lain (terutama di bidang perdagangan barang) yang lebih berkisar pada segi-segi konkrit tentang akses ke pasar dan tarif, Persetujuan TRIPs lebih banyak berbicara pada norma dan standard; (2) Persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (full compliance) terhadap beberapa perjanjian internasional seperti : Paris Convention dan Berne Convention, sebagai persyaratan minimal; dan (3)Persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (cross retaliation).

Di samping itu sebagai suatu persetujuan multilateral, Persetujuan TRIPs menjembatani kepentingan  negara-negara dengan  Common Law  System dan Civil Law Ssystem8. Common Law System mendasarkan diri pada pendekatan funcsionalist justification yang memandang HAKI sebagai instrumen ekonomi dan kebijakan melindungi HAKI akan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Tujuan perlindungan HAKI adalah sebagai incentive bagi penciptaan, penemuan maupun proses kreativitas lebih lanjut. Sedangkan Civil Law System memiliki pendekatan natural right justification bahwa HAKI sebagai hak-hak dasar tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuannya adalah memberikan reward bagi si pencipta, penemu dan menekankan perlindungan bagi orangnya, bukan karyanya.

II. RUANG LINGKUP HAKI  DAN SISTEM PEROLEHAN HAKNYA

Intellectual Property Rights  (Hak Kekayaan Intelektual- HAKI) sebagaimana diatur dalam Persetujuan TRIPs terdiri dari :

1)      Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta (Copyright and Related Rights)  diatur dalam UU No. 19/2002

Hak cipta adalah hak pencipta  untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan serta memberi izin pihak lain untuk  mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya                                     di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra . Hak yang terkait diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi menyebarluaskan karya cipta, seperti penampil (performers), produser rekaman suara (producers of phonograms) dan lembaga penyiaran (broadcasting organization).

2)        Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) meliputi :

  1. Paten (Patents) termasuk Paten Sederhana (Utility Models) diatur dalam UU No. 14/2001

Hak  ekslusif yang diberikan negara kepada inventor untuk melaksanakan atau memberi izin pihak lain invensi di bidang teknologi yang memenuhi persyaratan baru (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step) dan dapat diterapkan secara industri (industrially applicable).

  1. Merek (Trademarks) diatur dalam UU No.15/2001

Terkait dengan hak ekslusif yang diberikan negara kepada pemilik merek  untuk menggunakan atau memberi izin pihak lain  atas tanda yang memiliki daya pembeda  (capable of distingushing) yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan/atau  jasa.

  1. Indikasi Geografis (Geographical of Indications) diatur dalam UU No.15/2001

Terkait dengan hak pemegang indikasi geografis yang terdaftar atas suatu tanda yang dikaitkan dengan faktor geografis (baik alam maupun manusia) yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

  1. Perlindungan Varitas Tanaman (Plant Variety Rights) diatur dalam UU No. 29/2000

Terkait dengan hak  ekslusif yang diberikan negara kepada pembudidaya  tanaman yang memenuhi syarat baru (new), berbeda (distinc), seragam (uniform) dan stabil (stable).

  1. Rahasia Dagang (Trade Secret) diatur dalam UU No. 30/2000

Terkait Hak pemegang rahasia dagang atas informasi bisnis atau teknologi yang memiliki  nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

  1. Desain Produk Industri (Industrial Design) diatur dalam UU No. 31/2000

Terkait dengan hak ekslusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya berupa bentuk (shape), konfigurasi (configuration) atau komposisi (composition) yang baru (new,  memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan produk ( dimanufaktur).

  1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design Lay-out of Topographic of Integrated Circuits) diatur dalam UU No. 32/2000

Terkait dengan hak ekslusif yang diberikan negara kepada pendesain atas kreasinya berupa rancangan peletakan 3 (tiga dimensi dari beberapa elemen yang sekurang-kuranmgnya satu adalah elemen aktif dan kesemuanya terkoneksi dalam  suatu  sirkit terpadu yang orisinal.

Di Indonesia ,  HAKI kecuali Hak Cipta dan Rahasia Dagang  diperoleh melalui pendaftaran (first to file principle). Pemilik atau pemegang HAKI akan memiliki hak ekslusif yang bersifat monopoli. Monopoli ini merupakan penghargaan (reward) ataupun perangsang (incentive) sebagai kompensasi atas pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dalam menghasilkan kreasi intelektual tersebut. Hak ekslusif ini merupakan hak ekonomi, yang lazimnya mendatangkan royalti dan hak moral yang mengabadikan integritasnya atas kreasi intelektual yang bersangkutan. Disamping itu ada manfaat sosial dan bentuk penyebarluasan, pengkayaan dan dukungan yang berguna bagi pengembangan  sumber daya manusia.  Pengembangan ini akan mempengaruhi prilaku dan dalam ruang lingkup yang lebih besar akan membentuk suatu budaya  yang mampu merubah masyarakat pengguna untuk mengembangkan potensi dirinya ,sehingga diharapkan yang bersangkutan akan menjadi pencipta, inventor, pendesain baru. Hal ini

dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Skema olahan sendiri:

B.  Pelaksanaan Perlindungan HAKI

Pelaksanaan perlindungan HAKI ,jika dilihat dengan pendekatan system dapat digambarkan dalam skema berikut (lampiran). Perlindungan HAKI dapat dilihat dari penegakkan hukumnya. Penegakan hukum jika dicermati mencakup kesadaran hukum masyarakat, aturan hukum,  serta aparat penegak hukum. Ada kecenderungan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan HAKI. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa diidentifikasi  sebagai berikut:

  1. Faktor budaya warisan leluhur yang mencirikan masyarakat paguyuban  yang sarat akan kebersamaan, sehingga suatu kreasi dianggap milik bersama . Hal ini harus dirubah, lebih-lebih jika dilihat bahwa HAKI sarat dengan penilaian ekonomi;
  2. Faktor kekhawatiran pengusaha kecil dan menengah bahwa perlindungan HAKI malah justru akan menggusur keberadaan mereka atau paling tidak mengurangi omzet penjualan dengan berbagai alasan, antara lain , karena biaya perolehan dan pemeliharaan HAKI akan menaikkan cost of production dan menjadikannya tidak competitive;
  3. Faktor  kekhawatiran akan kompleksitas  pengajuan dan perolehan HAKI baik dari segi prosedur, waktu dan biaya.
  4. Faktor kecurigaan (berdasarkan pengalaman) pengusaha kecil dan menengah terhadap para birokrat yang berkedok memberi bantuan, penyuluhan dan sebagainya, sedangkan dalam kenyataannya sekedar menguntungkan diri sendiri.
  5. Faktor lemahnya penegakan hukum mengingat di Indonesia masih lebih ditekankan aspek pidananya, sehingga aparatlah yang seharusnya bertindak. Walaupun sebenarnya masalah HAKI adalah masalah yang lebih kental sifat perdatanya, artinya pelanggaran HAKI di banyak negara dihadapi oleh pemegang HAKI dengan cara mempertahankan haknya melaui gugatan secara perdata.

Dilihat dari segi aturan hukumnya, ketentuan pidana HAKI menetapkan pidana dalam batas maksimum bukan minimumnya, misalnya, dinyatakan: “pidana penjara paling lama 7 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)”. Dalam kenyataannya, sanksi ini menjadi kurang efektif karena sering  hakim memutus hukuman  yang sama (ringannya), untuk pelanggaran yang secara kualitatif tidak sama beratnya. Tambahan pula, pidana denda (yang dirumuskan dengan katakata: ’sebanyak-banyaknya’) dengan nilai nominal tersebut saat ini menjadi kurang bermakna. Hal ini mengingat bahwa  dengan cara melanggar HAKI, orang bisa mendapatkan jumlah keuntungan finansial yang berlipat ganda daripada maksimal denda yang dijatuhkan, seandainya yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana.

Dari sisi aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim belum memiliki persamaan persepsi mengenai masing-masing bidang perlindungan HAKI. Perbedaaan interprestasi ini (yang mungkin dibuat sedemikian adanya) kadang sangat menyulitkan untuk diselesaikannya kasus secara tuntas. Polisi  sangat tergantung pada alat bukti sertifikasi ( pembuktian formal), padahal ada bidang-bidang HAKI yang perolehan haknya bukan karena pendaftaran,  seperti, hak cipta dan rahasia dagang . Hakim dalam menyikapi perkembangan teknologi , seperti e-commerce yang rawan akan pelanggaran HAKI, dituntut untuk mampu melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum. Sebagai catatan, meski sudah banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan bagi para penegak hukum, umumnya setelah pelatihan mereka justru dipromosikan ke kota besar,  bukan untuk membina kota-kota dimana ia berada sebelum pelatihan, sehingga ada kesan ‘terputus’nya pengetahuan.

Persetujuan TRIPs menetapkan bahwa aparat bea cukai baik secara ex-officio maupun karena permintaan pemegang HAKI dapat melakukan penangguhan untuk sementara waktu arus barang yang dicurigai melanggar HAKI. Namun inipun ada kendala karena untuk penangguhan pengiriman diperlukan tempat (container atau gudang) yang untuk itu harus membayar biaya dengan jumlah yang tidak sedikit. Tugas bea cukai semakin penting dalam menghadapi pengiriman barang tanpa merek sebagai transaksai secara ‘jual lepas’ , sebagai contoh, produsen  Tanggulangin mendapat pesanan  tas dari pembeli Philipina secara ‘kosongan’  (tanpa merek) untuk kemudian pihak Philipina yang akan menerakan  merek-merek terkenal (wellknown trademarks)  dan menjualnya dengan  harga berlipat-lipat daripada harga pembelian di Indonesia.

Penegakan hukum di bidang HAKI masih mengalami kendala kaitannya dengan adanya anggapan  negara berkembang, seperti Indonesia bahwa rezim perlindungan HAKI  akan  menghambat upaya percepatan bangsa  untuk menguasai teknologi yang berguna untuk pembangunan. Selain itu, HAKI dikhawatirkan  akan memperkuat struktur monopoli dan oligopoli negara maju karena HAKI  sebagai ‘the ownership advantages’ mampu membuat negara maju menyimpan teknologi  lebih lama  dan dengan jangkauan politik yang lebih besar.

Persetujuan TRIPs bersifat government to government (G to G), tetapi dampak yang ditimbulkan langsung pada sektor private to private (P to P). Dalam hal penyelesaian sengketa, hanya perwakilan  negara (government) yang dapat maju pada panel WTO, tidak ada lembaga private yang dapat menggunakan sistem penyelesaian sengketa ini. Oleh karena itu  masalah keseimbangan posisi dan harmonisasi di antara negara-negara sangat dibutuhkan. Sengketa antar negara dalam WTO akan diputus oleh The Dispute Settlement Understanding (DSU) .  Jika diputuskan bahwa salah satu pihak secara hukum tidak mematuhi  rekomendasi panel dan tidak memberikan kompensasi yang layak, maka kepada mereka akan diberlakukan suspension of concession dan akan dilakukan retaliation , baik untuk (a) bidang  yang sama dengan yang disengketakan ; (b) bidang masih ada kaitannya dengan yang disengketakan ataupun (c) bidang  yang berbeda dengan yang disengketakan yang disebut pembalasan silang (cross retaliation)

Satu hal lagi yang mengganjal bagi Indonesia dan negara-negara Timur pada umumnya  adalah masalah  pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Pengetahuan tradisional ini merupakan warisan kekayaan budaya, oleh karena itu harus dilindungi dan  tidak boleh diambil alih oleh siapapun, negara manapun dengan alasan apapun. Hal ini mengingat dengan kemampuan dan penguasaan teknologi yang tinggi, negara maju (negara Barat) bisa membuat  “sesuatu” seolah-olah itu merupakan kekayaan budaya negara Timur. Suatu gambaran, saat ini Jepang dengan teknologi pewarnaannya yang menggunakan sinar ultraviolet bisa membuat kain batik seolah-olah sangat kuno.  Pengetahuan tradisional dapat menjadi  basis teknologi  bangsa Indonesia yang  akan memberikan manfaat ekonomi yang sangat tinggi tanpa meninggalkan nilai –nilai  tradisional dan altruistiknya.

Peningkatan  perrlindungan HAKI dapat dicapai dengan melalui program pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu perlu adanya kerjasama dan intrgrasi tidak sekedar  koordinasi di antara  instansi yang  terkait dengan masalah perlindungan HAKI, seperti institusi pendidikan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kesehatan (kaitannya dengan produk  obat dan makanan).

IV.  PENUTUP

Tercapainya tujuan Persetujuan TRIPs, yaitu penegakan dan perlindungan HAKI yang memadai dalam kaitannya dengan perdagangan barang dan jasa di negara-negara anggota WTO merupakan sasaran sistem. Kemudian keseluruhan paduan elemen tersebut membentuk kesatuan yang utuh dan bulat (wholistic) untuk mencapai tujuan WTO yakni berlakunya sistem pasar bebas dan pola perdagangan yang lebih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Bertalanffy, Ludwig von, General System Theory, George Braziller, New York, 1972

Gani, Abdoel, Transparantsheet Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem , PPS Unair, Surabaya, November, 2001

Hoos,Ida R, System Analysis in Public Policy, UCLA, California, 1974,

Kaehler, Ruth, “IPR and Unfair Competition and Monopoly”,  ToT of IPR, Sydney, 1998.

Keough, Jill Mc., Intellectual Property in Australia, Butterworth, Sydney, Australia, 1997

Kesowo,Bambang, “Pokok-Pokok Catatan Persetujuan TRIPs’, Pelatihan HAKI, Tim Keppres 34 – FH Unair, Surabaya. 1996

Koeswadji, Hermien Hadiati, Transparantsheet Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem ,PPS Unair, Surabaya, 2001


[1] Hermien Hadiati Koeswadji,  Kuliah Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem (Transparantsheet), PPS Unair Surabaya, September 2000.

.

6 Bambang Kesowo, “Pokok-Pokok Catatan Persetujuan TRIPs’, Pelatihan HAKI, Tim Keppres 34 – FH Unair, Surabaya, 1996, h.3-6.

8 Ruth kaehler, “IPR and Unfair Competition and Monopoly”, TOT of IPR, Sydney, 1998,h. 1-6.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HKI SBG REZIM KEPEMILIKAN BARU

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  SEBAGAI REZIM KEPEMILIKAN BARU

Oleh: Rahmi Jened

Agenda WTO – Persaingan Sehat

Sejak tahun 1994, masyarakat internasional melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) melahirkan kesepakatan untuk membentuk World Trade Organization/WTO yang bertujuan untuk menciptakan Persaingan Sehat (fair competition). Persetujuan Pembentukan WTO disahkan Indonesia melalui UU No. 7/1994.

Dalam rangka mencapai persaingan sehat (fair competition) ada 3 (tiga) instrumen hukum yang perlu ditegakkan yakni Hukum Persaingan (competition law atau antitrust law), Hukum Pencegahan Persaingan Curang (unfair competition prevention law) dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual- HKI (intellectual property rights law). Hukum Persaingan bertujuan untuk memastikan bahwa pasar eksis sebagai wadah Persaingan Sehat (fair competition), contohnya, dilarang praktek monopoli, dilarang menyalahgunakan posisi dominan di pasar.  Hukum Pencegahan Persaingan Curang bertujuan agar dalam persaingan  pasar, para pelaku bisnis tidak bertindak secara bertentangan dengan praktek yang jujur di bidang industri dan komersial, misalnya, dilarang menyesatkan (mislead) konsumen, memberikan pernyataan yang salah (false allegation) untuk mendeskreditkan  pesaingnya. Sedangkan Hukum HKI  bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan (piracy) atau pemalsuan (counterfeiting).

Terkait dengan instrumen hukum HKI, WTO memiliki agenda Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRlPs yang  bertujuan secara substantif dan objektif untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat dan lebih terbuka. Masuknya instrumen HKI dalam agenda WTO sebagai pengakuan rezim kepemilikan baru, disebabkan beberapa faktor. Pertama, meredanya perang dingin yang diikuti dengan kian menurunnya peran industri militer telah mendorong arus transformasi modal dan teknologi yang semula tertimbun pada industri militer yang tertutup ke arah industri sipil yang relatif bersifat ‘terbuka’ dan rawan terhadap persaingan. Keadaan ini memerlukan sarana yang mampu melindungi secara efektif teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk industri yang bersangkutan. Kedua, adanya kemajuan pesat yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi dan tranportasi yang berperan besar dalam proses globalisasi perdagangan juga menjadi faktor yang dengan deras memicu globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan segala permasalahannya. Ketiga, skala ekonomi suatu investasi terutama yang bersifat teknologi intensif juga semakin cenderung mengukur kelayakan usahanya dengan menggunakan ukuran pasar yang lebih besar daripada sekedar teritori nasional.Usaha seperti itu merupakan strategi perdagangan memupuk “leverage” (Bambang Kesowo, 1996:20).

Dalam pelaksanaannya, banyak pro dan kontra yang mewarnai  pengakuan HKI sebagai rezim kepemilikan sejak  John Locke mengemukakan teorinya the Fruit of Labour Theory yang disempurnakan oleh Hegel melalui  the Personality Theory. Kedua filsuf ini  berawal dari Teori Hukum Alam, yang bersumber pada moralitas, tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pembenaran ontologi John Locke merujuk pada hak yang diasosiasikan dengan upaya seseorang. Sedangkan Hegel merujuk pada hak yang diassosiasikan dengan kepribadian atau identitas diri.

Legal Framework HKI Sebagai Kreasi Intelektual

HKI pada dasarnya melindungi kekayaan intelektual manusia (human intellect) ataupun untuk menghargai investasi, baik dari sisi waktu, tenaga maupun biaya untuk menghasilkan kreasi intelektual tersebut. HKI (Intellectual Property Rights) terdiri dari 2 (dua) besaran utama yakni  (1) Hak Cipta dan Hak Terkait  (Copyright dan Related Right) dan (2) Hak Kekayaan Industri (industrial property right).

Hak Cipta (copyright) memberikan perlindungan bagi  Pencipta atas Ciptaannya yang memenuhi syarat keaslian (originality), kreativitas (creativity) dan perwujudan (fixation) di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan Hak Terkait (related right) diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam menyebarluaskan karya cipta, seperti penampil (performers), produser rekaman suara (producers of phonograms) dan organisasi penyiaran (broadcasting organization).

Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) meliputi beberapa bidang perlindungan sesuai domainnya masing-masing. Paten (Patents) termasuk Paten Sederhana (Simple Patent/Utility Models) memberikan perlindungan bagi Inventor (Penemu) atas kreasi intelektual berupa invensi di bidang teknologi yang memenuhi persyaratan baru (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step) dan dapat diterapkan secara industri (industrial applicable). Selanjutnya ada  Hak atas Varitas Tanaman (Plant Variety Rights) yang memberikan perlindungan atas kreasi intelektual berupa tanaman hasil budidaya yang memenuhi syarat baru (new), berbeda (distinc), seragam (uniform) dan stabil (stable). Kemudian ada Merek (Trademarks) yang sebenarnya bukan kreasi intelektual murni, tetapi  perlindungan lebih diberikan untuk reputasi yang dibangun oleh Pengusaha melalui penggunaan tanda yang memiliki daya pembeda (any sign that capable of distinguishing) yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan jasa. Ada juga yang disebut Indikasi Geografis (Geographical Indications), seperti halnya merek, namun dikaitkan dengan faktor geografis (baik alam maupun manusia). Selain itu ada ada Rahasia Dagang (Trade Secret) yang memberikan perlindungan  atas informasi bisnis atau teknologi yang memiliki nilai ekonomis (economic value) karena kerahasiaannya dan diambil langkah yang cukup untuk menjaga kerahasiaannya (reasonable step to keep it secret). Lebih lanjut ada Desain Produk Industri (Industrial Design) yang melindungi kreasi berupa bentuk (shape), pola (pattern), konfigurasi, (confuguration)  atau ornamentasi (ornamentation) yang baru (new) memiliki  tampilan  estetis (aesthetical appearance)  dan dapat digunakan untuk proses manufaktur (mass-product). Terakhir,  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design Lay-out of Topographic of Integrated Circuits)  memberikan perlindungan atas kreasi intelektual Pendesain berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya terinterkoneksi dalam suatu sirkit terpadu yang asli (originality).

Kesemua bidang perlindungan tersebut di atas telah memiliki legal framework yang memadai  melalui UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta, UU No.l4/2001 Tentang Paten, UU No. 15/2001 Tentang Merek, UU No. 29/2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman, UU No. 30/2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Muatan  dan Distribusi HKI Dalam Produk

Mencermati materi apa yang menjadi obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membawa kita akan  bahwa HKI terlibat dari awal produk sampai produk tersebut dipasarkan. Sebagai ilustrasi,  HKI berujud Hak atas Varitas Tanaman telah terlibat dalam bahan baku anggur untuk pembuatan minuman. Kemudian Rahasia Dagang terkait dengan formula minuman yang didukung oleh pemilihan teknologi yang dilindungi Paten. Kemudian di akhir produk HKI, hadir dalam bentuk Merek. Ilustrasi ini bisa dilihat dari gambar (terlampir). Dengan demikian  HKI memberikan nilai tambah (value added)  atas suatu komoditi, bahkan menjadi komoditi perdagangan itu sendiri. Produk  bermuatan HKI memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage) bahkan HKI menjadi keunggulan kepemilikan (the ownership advantage). Perlindungan HKI memberikan Hak Eksklusif (exclusive right) yang merupakan monopoli terbatas (limited monopoly)  dan  barrier to entry bagi kompetitor.

Kebijakan HKI Nasional Berdasarkan Equitibility

Hal penting yang patut dicatat dalam hal ini bahwa perlindungan HKI adalah untuk mewujudkan Persaingan Sehat dan  jangan sampai HKI menjadi hambatan perdagangan itu sendiri, sebagaimana yang disinyalir dalam Preamble TRIPs bahwa:”Member, desiring to reduce distortions and impediment to international trade and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures  and procedures to enforce intellectual property rights do not them selves become barriers to legitimate trade”. Harus disadari bahwa HKI sebagai aturan kekayaan (property) terkait dengan aturan kepemilikan (ownership) dan pelanggaran (tresspass). Pembenaran HKI sebagai kekayaan pribadi dikaitkan dengan adanya ketidaksetaraan (in-equality) dalam masyarakat menyangkut pertanyaan kesetaraan penyebaran penguasaan  (distributive equality) HKI. Dalam hal ini, Negara sesuai wewenang legislative choice yang diberikan oleh WTO/TRIPs harus mengatur pendistribusian HKI sebagai sistem kekayaan dan sistem kepemilikan sesuai prinsip keadilan  berdasarkan prinsip equitibility yakni prinsip keadilan (justice) secara substansial  dan  prinsip yang   jujur  dan fair (fairness) secara prosedural.  Bukan memberikan perlindungan HKI secara membabi-buta karena bagaimanapun WTO/TRIPs tidak lebih dari kesepakatan yang harus ditempuh oleh Negara berkembang untuk akses pasar yang diberikan oleh Negara maju (Nuno Perez, 2004:123).

Surabaya, 9 Oktober 2006

Rahmi Jened

Doktor Ilmu Hukum Bidang Kekhususan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengajar HKI di Universitas Airlangga dan Praktisi HKI,

Legal Drafting Officer  IP Centre.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HKI DAN PERSAINGAN SEHAT

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERSAINGAN SEHAT

Oleh : Rahmi Jened

Sejak tahun 1994, masyarakat internasional telah mencapai kesepakatan multilateral Pembentukan World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mewujudkan Persaingan Sehat (fair competition). Dalam rangka mencapai fair competition ada 3 (tiga) instrumen hukum yang perlu ditegakkan yakni Hukum Persaingan (competition law atau antitrust law), Hukum Pencegahan Persaingan Curang (unfair competition prevention law) dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual- HKI (intellectual property law). Hukum Persaingan bertujuan untuk memastikan bahwa pasar eksis sebagai wadah Persaingan Sehat (fair competition), contohnya, dilarang praktek monopoli, dilarang menyalahgunakan posisi dominan di pasar. Hukum Pencegahan Persaingan Curang bertujuan agar dalam persaingan  pasar, para pelaku bisnis tidak bertindak secara bertentangan dengan praktek yang jujur di bidang industri dan komersial, misalnya, dilarang menyesatkan (mislead) konsumen, memberikan pernyataan yang salah (false allegation) untuk mendeskreditkan  pesaingnya. Sedangkan Hukum HKI  bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan (piracy) atau pemalsuan (counterfeiting).

Dengan adanya norma hukum persaingan di satu sisi dan norma hukum HKI  di sisi lain, seolah  menunjukan hal yang bersifat berlawanan (kontradiktif). Di satu sisi ada keinginan untuk mengurangi praktek yang dapat mengakibatkan distorsi pasar  yang dapat mempengaruhi baik perdagangan nasional maupun internasional sebagai tujuan perlindungan konvensional. Di sisi lain dengan adanya penetapan  hak eksklusif  (exclusive right) HKI sebagai ganti atas kesenjangan produk intelektual, maka seolah ada kecenderungan untuk menetapkan hambatan  (barrier) untuk masuk pasar  sebagai pengaruh perlindungan modern. Sebenarnya, kedua aturan hukum tersebut bersifat check and balance. Dalam praktek di banyak negara maju, seperti Amerika dan Eropa, aturan hukum Persaingan justru dijadikan basis untuk penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan HKI “EC Competition Law in recent years has quite dramatically demonstrated its capacity to regulate the exercise of Intellectual Property Rights (IPRs)”(Steven Anderman, 1998:3-5).

Di Indonesia, hak eksklusif pemegang HKI diatur secara eksplisit dalam berbagai perundang-undangan HKI. Sedangkan aturan persaingan yang terkait dengan HKI terdapat dalam ketentuan Pasal 50 Huruf b  No. 5/1999 Tentang Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  yang menyatakan bahwa:

…  yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah…perjanjian yang berkaitan dengan HKI seperti lisensi Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Rangkaian Elektronik Terpadu dan Rahasia Dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba….

Adanya pengecualian dalam Pasal 50 Huruf b UU No.5/1999 seolah memberikan perlindungan yang berkelebihan (over protection atau over bodeg) kepada pemilik HKI. Norma Pasal 50 Huruf b tersebut sebenarnya merusak prinsip fairness and justice dan menghambat akselarasi dari upaya pencapaian Persaingan Sehat.  Pemilik HKI dengan hak eksklusif (exclusive right)nya sudah memiliki posisi dominan di pasar dan itu tidak salah. Namun posisi dominan ini menjadi melanggar aturan persaingan manakalah ada tindakan penyalahgunaan hak eksklusif diluar eksploitasi normal. Dengan demikian seharusnya ketentuan Pasal tersebut dihapus saja.

Free Movement of Goods

Dalam penerapan aturan GATT/WTO dibuat norma yang berfungsi untuk mencegah pembagian pasar yang ada. Bagi negara melalui komitmen government to government (G to G)  disepakati norma Free Movement of Goods, Services and Persons yang untuk mencegah tindakan  yang bersifat diskriminatif  terhadap arus barang, jasa ataupun pekerja  antar Negara guna melindungi kepentingan dalam negerinya. Ditingkat private to private (P to P), negara anggota diminta  untuk menerapkan aturan hukum persaingan (competition law) untuk mencegah tindakan yang bersifat anti persaingan.

Perkecualian untuk free movement of goods, hanya diizinkan jika berfokus pada kepentingan untuk mana suatu Negara mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, misalnya, pertimbangan kesehatan masyarakat (public health) dan keamanan masyarakat (public security). Sedangkan perkecualian atas larangan perjanjian yang bersifat anti-competitive berfokus pada akibat yang dapat mendatangkan manfaat bagi “promotion of technological or economical progress” dan “allowing consumers a fair share of the benefit” (Goevera, 2003:83-94)..

Prinsip free movement of goods, didukung dengan exhaustion right yang  diatur dalam aturan hukum HKI yang berarti a right is exhausted once it is put onto the market by or with consent of the right holder. Exhaustion can only occur once a physical protected good has been placed on the market by or with the consent of the owner” (Goevera, 2001: 132).  Berdasarkan exclusive rights nya, pemilik HKI (atau pemilik Merek) dapat memutuskan kapan dan dimana dia akan meletakan produk yang terkait dengan kreasi intelektualnya di pasaran untuk pertamakalinya. Namun demikian, manakala sudah diputuskan pemasarannya, maka yang bersangkutan tidak dapat mencegah produk kreasi intelektualnya itu diimpor di luar wilayah pemasaran yang telah dipilihnya pertamakali kaena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip free movement of goods.

Fasilitas Esensial  dan Posisi Dominan

Selain itu  dalam hukum persaingan ada prinsip  fasilitas essensial (essential facilities), yang dikenal luas di Uni Eropa dan Amerika, walaupun dengan cara penerapan yang berbeda. Premise dasarnya sama yaitu: “Pemilik fasilitas dalam kondisi tertentu diwajibkan untuk memberikan akses bagi pihak lain” Prinsip ini didesain untuk menciptakan tanggunggugat bagi pelaku usaha. Pelaku Usaha  selaku pihak yang  memonopoli dan  mengontrol apa yang disebut dengan ‘ essential facilities’ menolak baik secara aktual ataupun potensial, akses dari pesaing atas fasilitas tersebut, manakala fasilitas tersebut secara layak tidak dapat ditiru dan tidak ada pembenaran secara teknis ataupun bisnis untuk penolakan akses. Prinsip ini dikembangkan oleh European Court of Justice (EC) dalam upayanya memberikan solusi yang terbaik atas konflik di satu sisi penerapan aturan pergerakan bebas dari arus barang, jasa dan pekerja (free movement of goods, services) dan  di sisi lain scope perlindungan HKI secara nasional.

Prinsip ini dikembangkan sebagai penetapan tanggunggugat yang berbeda dari apa yang selama ini secara tradisional  dikenal sebagai ‘ refusal to deal’ atau ‘monopolization’ untuk memberikan akses bagi masyarakat. Prinsip ini  sebagai alat bantu analisis kasus  HKI yang terkait dengan persaingan. Dalam Magill case yang terjadi pada tahun 1970-an di Inggris. Kasus ini terkait dengan Radio Telefis Eirland (RTE) dan Independent TV Publication (ITP) yang siarannya dapat diterima oleh  penduduk di Irlandia. Namun demikian pada saat itu tidak ada satupun panduan program televisi mingguan yang tersedia  bagi pangsa pasar disana. Setiap stasiun televisi menerbitkan panduan program siaran yang secara eksklusif  menyangkut  daftar program siarannya  secara mingguan dan hal tersebut dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Negara Irlandia dan Inggris Raya (United Kingdom) untuk mencegah tindakan penggandaan (reproduction) oleh pihak ketiga. Demikian halnya RTE menerbitkan sendiri panduan program televisi mingguannya, sedangkan ITV melaksanakan tindakan yang serupa melalui ITP suatu perusahaan yang didirikan khusus untuk itu. ITP, RTE dan BBC melaksanakan kebijakan perusahaan yang terkait dengan penyebarluasan daftar program siaran  dengan ketentuan sebagai berikut: (a) mereka menyediakan jadual program siaran secara gratis berdasarkan permintaan bagi majalah mingguan dan berkala, berdasarkan lisensi tanpa royalty dan menetapkan syarat-syarat dan kondisi tertentu untuk penggandaan  informasi tersebut; (b) penerbitan daftar program siaran secara harian dan bila terdapat hari libur, maka  daftar siaran diterbitkan untuk dua hari sekaligus. Daftar ini dapat diterbitkan oleh media dengan persyaratan khusus yang terkait dengan bentuk publikasi; (c) publikasi dalam “high light” mingguan juga diberikan, namun  ITP, RTE dan BBC menekankan secara ketat  persyaratan lisensi bahkan melalui jalur proses lembaga hukum (jika dibutuhkan) atas tindakan publikasi daftar program televisi  yang bertentangan dengan  persyaratan mereka. Magill TV Guide Ltd. (Magill) berusaha untuk menerbitkan panduan siaran televisi mingguan  secara komprehensif dan mencoba meminta lisensi Hak Cipta dari RTE dan BBC, namun ditolak. Komisi  Persaingan  dan putusan ECJ memenangkan Magill. Kasus ini diuji dengan melihat perbedaan dua pasar yakni:

  1. fasilitas essensial sebagai pasar primer (essential facility as the first market) yaitu TV program sebagai pasar informasi;
  2. 2. pasar sekunder (secondary market)  yaitu daftar acara TV (TV listing).

Posisi dominan (dominan position) di pasar artinya  pemegang HKI memiliki posisi dominan di pasar dan itu adalah legal,  namun dengan HKInya seorang pengusaha tidak diizinkan untuk membangun pasar essensial sedemikian rupa hingga mengecualikan pesaing pada pasar sekunder. Jadi dengan posisi dominannya seorang pengusaha tidak boleh menahan dan memonopoli pasar sekunder. Untuk itu terkait dengan fasilitas essensial, disyaratkan pengusaha untuk mengizinkan munculnya produk baru, sehingga jika pengusaha tersebut menolak memberikan lisensi berarti dia menyalahgunakan haknya (abuse of right).

Hak eksklusif mungkin secara ekonomi menjadi monopoli karena dengan kemampuan HKInya seorang pengusaha dapat membuat produk dengan kualitas tinggi dan mungkin dengan harga yang lebih tinggi dari yang lain, namun bukankah pengusaha ini masih memiliki pesaing? Kadang-kadang pemegang HKI memiliki posisi dominan, namun manakala  pangsa pasar terlalu kecil juga tidak menjadikan monopoli. Untuk itu disyaratkan adanya pelanggaran norma persaingan jika: (1) Posisi dominan di pasar  terkait dengan fasilitas esensial yang dibutuhkan (market dominance related to essentiality –essential facility); (2) Adanya penyalahgunaan hak (abuse of right); (3) Adanya kebutuhan untuk penyediaan produk baru (providing new products); (4)Adanya tindakannya yang tidak dapat dibenarkan (doing unjustified conduct); (5) Adanya tindakan untuk menahan (sampai dibutuhkan) pasar  primer yang menimbulkan pengaruh bagi pasar sekunder yang lain  (preserving another market).

Pengujian Aturan HKI dan Aturan Persaingan

Berkaitan dengan pengujian aturan HKI (intellectual property law) dan aturan persaingan (competition law),  ada 2  (dua) type kompetisi yakni (Josep Drexl, 2004:23-27) yakni (a) Kompetisi dengan pengganti (competition by substitution) dan (b) Kompetisi dengan imitasi  (competition by  imitation )I dan posisi dominan di pasar untuk memberikan lisensi untuk mengizinkan munculnya produk baru, sehingga jika menolak memberikan lisensi. Hak eklusif (exclusive right) dalam HKI adalah untuk mencegah pihak lain untuk melakukan persaingan dengan cara meniru (competition by imitation). Mengingat perlindungan HKI sebagai incentive yang mampu mendukung kegiatan inovasi, kreativitas. Namun demikian jika ada pihak lain yang meminta lisensi secara sukarela (voluntary) ditolak oleh pemegang HKI, maka  berarti tidak ada kemungkinan membangun produk substitusi (competition by substitution). Akibatnya tidak dapat dihindarkan akan timbul persaingan dengan cara meniru (competition by imitation). Dengan demikian hanya competition by substitution yang dapat dijadikan  pembenar (justification) untuk mengesampingkan pihak lain yang akan melakukan competition by imitation. Dengan membiarkan adanya competition by imitation karena menolak memberikan lisensi, maka hal ini dapat merusak kreativitas dan inovasi. Persaingan dengan cara meniru (competition by imitation) timbul karena tidak ada kemungkinan persaingan dengan cara subtitusi (competition by substitution). Jadi pemegang HKI harus memberikan lisensi (non voluntary licence) kalau perlu lisensi wajib (compulsory licence) dan menerima royalty atau remuniration. Tindakan penolakan untuk memberikan lisensi, apalagi terkait dengan fasilitas essensial (essential facility) adalah penyalahgunaan HKI yang merusak prinsip Persaingan Sehat (fair competition). Untuk itu dalam rangka memberikan kebijakan yang terkait dengan hukum  HKI dan hukum Persaingan sejumlah faktor patut dipertimbangkan yang mencakup pemegang hak (right holders), pemegang lisensi (licensee), para pesaing (competitors) dan pengguna akhir (end-user), sesuai pernyataan:”It is in this policy context that the relationship between competition law and IPRs can be evaluated”.

Surabaya, 9 Oktober 2007

Rahmi Jened

Doktor Ilmu Hukum Bidang Kekhususan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengajar HKI di Universitas Airlangga dan Praktisi HKI,

Legal Drafting Officer  IP Centre.

Posted in Uncategorized | Leave a comment